Fast Break 1 Oktober 2015 jam 14.00
FastBreak , October 1, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Pemerintah Putuskan Harga BBM hingga Desember 2015 Tetap

siang (1)

Pemerintah memutuskan harga bahan bakar minyak periode tiga bulan ke depan atau Oktober-Desember 2015 tetap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pemerintah memandang saat ini belum perlu dilakukan perubahan harga terhadap komoditas dunia, bahan bakar minyak atau BBM itu.

“Harga BBM tidak turun, tetap sama seperti sebelumnya,” katanya di Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Menurut dia, pemerintah juga telah menetapkan periodisasi evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sekali yang berlaku mulai 1 Oktober 2015.

Jangka waktu tiga bulan sekali, lanjutnya, merupakan periodisasi yang ideal. “Kami ingin menjaga stabilisasi harga di masyarakat. Kalau enam bulan terlalu panjang, sehingga diputuskan tiap tiga bulan sekali,” katanya.

Perubahan periodisasi harga BBM tersebut juga berdasarkan masukan Komisi VII DPR agar tidak terlalu sering mengubah harga BBM karena menimbulkan gejolak harga komoditas lainnya khususnya bahan pokok.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja menambahkan, pertimbangan utama harga BBM tidak berubah adalah menjaga stabilisasi perekonomian.

“Jadi selama tiga bulan ke depan (Oktober-Desember), masyarakat dan juga dunia bisnis punya kepastian. Pemerintah akan menetapkan harga BBM selanjutnya pada Januari mendatang,” katanya.

Pemerintah memutuskan per 1 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015, harga BBM jenis Premium di wilayah penugasan atau luar Jawa-Madura-Bali tetap Rp 7.300 per liter, solar subsidi Rp 6.900 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter.

Untuk harga Premium di Jawa-Madura-Bali akan ditetapkan PT Pertamina (Persero) melalui koordinasi dengan pemerintah dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Saat ini, Pertamina menjual Premium di Jawa-Madura-Bali sebesar Rp 7.400 per liter.

Menurut Wiratmaja, berdasarkan perhitungan, harga Premium penugasan periode Oktober-Desember 2015 seharusnya sebesar Rp 7.900 dan solar Rp 6.250 per liter.

Harga tersebut mengacu harga rata-rata Mogas 92 selama tiga bulan sebesar 66,71 dollar per barel dan MOPS solar 61,26 dollar per barrel.

“Dengan kurs rata-rata tiga bulan atau periode Oktober-Desember 2015 sebesar Rp 13.708 per dollar AS,” katanya.

Dengan harga Premium dan Solar yang diputuskan tetap masing-masing Rp 7.900 dan Rp 6.900 per liter, lanjutnya, maka selama tiga bulan Solar akan memperoleh delta positif, sementara Premium masih negatif.

Ia juga mengatakan, kalau mengambil opsi periodisasi selama enam bulan atau dari Oktober 2015 hingga Maret 2016, maka harga Premium menjadi Rp 8.300 per liter dan solar Rp 6.750 per liter.

Sedangkan, kalau berlaku satu bulan atau hanya Oktober 2015 saja, maka harga Premium menjadi Rp 7.450 dan solar R p6.150 per liter.

Wiratmaja menambahkan, saat ini sedang terjadi anomali yakni penurunan harga pasar Premium dan solar yang berbeda cukup signifikan.

“MOPS premium turun hanya delapan persen, sedangkan MOPS solar hampir 18 persen. Ini ada anomali dikarenakan beberapa kilang dunia mengalami turn around sehingga harga MOPS Mogas 92 (Premium) agak tinggi,” katanya.

Ia juga menegaskan, pemerintah akan menutup kerugian Pertamina dari penugasan pendistribusian BBM melalui sejumlah skema seperti penyertaan modal negara atau dana ketahanan energi.

“Pada Desember nanti, BPK akan me-review, kalau misalnya deltanya masih negatif, maka pemerintah akan membayarkan selisihnya ke Pertamina. Jadi, ini menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah yang menetapkan harga BBM. Pertamina tidak boleh rugi dari kebijakan ini,” katanya.

kompas.com

—————————————————————————————————————————————–

Perusahaan Di Bantul Akan Diwajibkan Bantu Program Mitigasi Bencana

Mulai tahun depan, pengusaha di Bantul akan diwajibkan menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program mitigasi bencana. Sebagai payung hukumnya, pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul kini tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) terkait hal itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto mengakui, selama ini peran pengusaha dalam membantu pemerintah untuk dalam penanggulangan bencana kurang maksimal. Padahal, pertumbuhan investasi di Bantul memang relatif menunjukkan peningkatan.

Dari banyaknya jumlah pengusaha di Bantul, selama ini memang hanya baru beberapa perusahaan saja yang memberikan CSR-nya untuk kepentingan penangggulangan bencana. Selebihnya, CSR lebih banyak diarahkan untuk kegiatan sosial non kebencanaan.

“Kalaupun ada, tidak berkoordinasi dengan kami. Itulah, nantinya kami harapkan semua bantuan untuk kebencanaan harus dikoordinasikan dengan kami ,” tegasnya saat ditemui usai kegiatan sosialisasi perda kebencanaan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bantul, Selasa (29/9/2015) siang.

Terkait perda yang kini sudah memasuki tahap finalisasi tersebut, ia mengharuskan pengusaha untuk ikut mencairkan dananya guna kepentingan mitigasi. Dijelaskannya, mitigasi pada dasarnya memang ada dua macam, yakni struktural dan non struktural.

“Jadi bentuknya kan bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan sampai pada bantuan sarana dan prasarana,” terang Dwi.

Selama ini, Dwi menambahkan, persepsi perusahaan terkait kebencanaan memang masih relatif sempit. Ia menilai, hampir semua perusahaan di Bantul memandang penanganan bencana hanya dilakukan pada saat terjadi bencana saja.

Padahal, jumlah kejadian bencana yang terjadi di Bantul setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. “Dan itu kebanyakan memang terjadi lantaran human error,” tegasnya.

Karena itulah, ia menilai akan jauh lebih penting membekali masyarakat dengan upaya-upaya pencegahan ketimbang memberikan bantuan saat sudah terjadi bencana. Untuk itu, ia mengaku tak sanggup jika harus melakukkannya sendirian.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis memberikan apresiasi atas langkah Pemkab Bantul tersebut. Hanya saja, sayangnya jumlah perusahaan di Bantul sejauh ini memang masih relatif sedikit. Akan tetapi, dengan pengembangan kawasan industri di Sedayu dan Piyungan, ia berharap bisa memaksimalkan usulan dari Pemkab Bantul tersebut.

Kendati begitu, ia tetap mengkhawatirkan tindakan pemerintah pasca diterapkannya perda tersebut. Pasalnya, selama ini sudah banyak sarana dan prasarana yang mangkrak dan tak lagi terpakai lantaran rusak.

Politisi asal Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu mengakui adanya beberapa sarana dan prasarana hasil bantuan dari beberapa perusahaan dan isntansi swasta yang tak lagi bisa digunakan saat dibutuhkan. Sebut saja misalnya pompa air yang justru tak bisa dipakai saat musim kekeringan seperti ini.

Oleh karena itulah, ia mengharapkan agar pihak Pemkab Bantul melakukan kajian terlebih dulu sebelum memetakan peta daerah potensi bencana. Hal ini perlu dilakukan agar bantuan yang diberikan oleh perusahaan nantinya tidak mangkrak. “Pemetaan itu harus benar-benar dikaji terlebih dulu. Agar selain bantuan itu tepat sasaran, juga bisa lebih mudah mengawasinya supaya tidak mangkrak,” tegasnya

harianjogja.com

—————————————————————————————————————————————–

Kemenristek Dikti Resmi Nonaktifkan 243 Perguruan Tinggi di Indonesia

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) resmi menonaktifkan 243 perguruan tinggai di Indonesia.

Metrotvnews.com mendapatkan datar itu dari website Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII. Perguruan tinggi yang dinonaktifkan tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Dalam keterangannya, beberapa hal yang menjadikan perguruan tinggi tersebut nonaktif adalah masalah laporan akademik, masalah nisbah dosen/mahasiswa, dan masalah peraturan undang-undang.

Penonaktifan sejumlah perguruan tinggi ini cukup membingungkan sejumlah pimpinan perguruan tinggi. Seperti yang disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Cirebon, Firman Ismana. Dia mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali terkait penonaktifan kampusnya.

“Kami tidak mengetahui alasan penonaktifan tersebut karena kami juga belum pernah menerima surat pemberitahuan dari Dikti,” jelas Firman, Rabu (30/9/2015).

Menurut firman, saat ini sejumlah pelaporan yang berkaitan dengan perguruan tinggi langsung dimasukkan ke dalam sistem yang dibuat Dikti. Sehingga, ada kesalahan kecil saja. sistem tersebut langsung memberikan status nonaktif.

“Mungkin perguruan tinggi yang lain juga sama. Mereka bingung alasan penonaktifan tersebut karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” kata Firman.

Firman yakin penonaktifan yang dialami kampusnya bukan karena legalitas. Menurutnya, Stikes Cirebon merupakan sekolah tinggi ilmu kesehatan pertama yang ada di Cirebon. Saat ini dia sudah melayangkan surat ke Dikti untuk menanyakan tentang penonaktifan kampusnya.

“Nonaktif ini tidak permanen dan bisa diaktifkan kembali. Kami sedang menanyakan ke Dikti apa masalahnya,” kata Firman.

metrotvnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =