Fast Break 11 September 2015 jam 14.00
FastBreak , September 11, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Indonesia ditawari tambahan kuota haji

haji

Indonesia ditawari tambahan kuota haji tahun ini sebagai bentuk apresiasi karena satu-satunya negara yang rapi mengikuti ketentuan e-hajj.

“Pada saat limit seperti ini, mau tidak Indonesia dikasih tambahan kuota,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Abdul Djamil di Mekkah, Arab Saudi, Kamis.

Sebelumnya Abdul Djamil bertemu dengan pengurus e-hajj dari Kementerian Urusan Haji Arab Saudi Ir Farid Mandar, Rabu (9/9).

Isyarat atau penawaran itu, lanjut dia, terkait dengan apresiasi atas kesigapan Indonesia mengikuti administrasi haji Arab Saudi yang baru yaitu sistem e-hajj.

Walaupun diakui Abdul Djamil, dalam mengikuti sistem baru tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) sebagai Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) juga kewalahan.

Namun akhirnya, menurut dia, seluruh kuota haji reguler sebanyak 155.200 orang tahun ini bisa terpenuhi.

Terakhir 58 visa jamaah yang merupakan pengganti dari jamaah yang batal berangkat dengan berbagai alasan seperti sakit, kini sedang dalam proses administrasi.

“Terakhir tadi pagi saya mendengar ke-58 paspor jamaah yang mau menggantikan itu sudah disetujui visanya oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Artinya, visa segera dicetak oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta,” ujar Abdul Djamil.

Menindaklanjuti tawaran atau isyarat penambahan kuota haji tahun ini tersebut, ia mengatakan agak sulit mengingat “closing date” atau batas akhir keberangkatan jamaah dari Tanah Air ke Arab Saudi tanggal 17 September.

Menurut dia, sisa waktu seminggu sangat sulit memenuhi persyaratan e-hajj mulai dari pengurusan dokumen sampai urusan akomodasi termasuk pemondokan, katering, dan transportasi yang harus sudah pasti sebelum jamaah berangkat.

“Karena itu saya bilang, kalau ada kebaikan seperti ini, saya usulkan supaya ditangguhkan tahun yang akan datang,” kata Abdul Djamil.

Pihak Arab Saudi pun mengatakan akan membawa usulan tersebut ke pimpinannya.

“Jadi, pemberian (tambahan) kuota saat injury time ini memang kebijakan dari atas,” kata Abdul Djamil.

antaranews.com

================================================================================

Anggaran Naskah Pidato Ahok Dipangkas Menjadi Rp 388 Juta

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Muhammad Mawardi mengatakan, anggaran pembuatan naskah pidato untuk Gubernur DKI dipangkas. Hal tersebut sesuai dengan anjuran anggota Banggar DPRD DKI dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

“Rencananya kita pangkas menjadi sekitar Rp 388 juta,” ujar Mawardi ketika dihubungi, Jumat (11/9/2015).

Mawardi mengatakan, perubahan anggaran tersebut akan kembali diusulkan dalam rapat KUA-PPAS. Angka tersebut telah dibuat seefektif mungkin dengan cara mengurangi jumlah pekerja harian lepas (PHL) yang ada.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus mempertanyakan mengenai anggaran program penulisan naskah pidato Ahok yang mencapai Rp 805 Juta. Dalam satu bulan, berarti biaya pembuatan naskah sambutan Ahok bisa menghabiskan Rp 75 juta.

Mawardi juga menjelaskan, naskah pidato apa saja yang dikerjakan oleh Biro KDH dan KLN hingga memiliki anggaran sebesar Rp 805 juta bukan hanya untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saja.

“Bukan hanya pidato Gubernur, tapi juga Wakil Gubernur, Sekda, Asisten Sekda, para Deputi, atau siapapun yang mewakili Gubernur,” ujar Mawardi ketika dihubungi, Kamis (10/9/2015).

Mawardi mengatakan agenda yang harus dihadiri oleh Basuki begitu banyak tiap harinya. Tidak jarang, sebagian besar agenda tersebut harus diwakili oleh pejabat DKI atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang berkaitan dengan tema acara tersebut.

Oleh karena kapasitasnya yang mewakili Gubernur, maka para perwakilan itu biasa membacakan sambutan Gubernur yang dibuat oleh Biro KDH dan KLN.

kompas.com

================================================================================

Petisi Desak Mundur Setnov-Fadli Zon Telah Diteken 29 Ribu

Petisi desakan pengunduran diri untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto dan Fadli Zon, sudah diteken 29 ribu orang pada hari ketujuh sejak dibuat pada tanggal 4 September lalu. Petisi tersebut diinisiasi oleh seorang bernama Djati Erna Sahara.

Dalam laman change.org, Djati menyerukan tindakan Setya dan Fadli tidak mencerminkan bangsa Indonesia dengan mengunjungi bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di Trump Tower, New York, Amerika Serikat, pada Kamis (3/9). “Mereka berdua telah mempermalukan bangsa Indonesia dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia mendukung Donald Trump,” kata Djati seperti yang dituliskan dalam petisi.

Djati tak sepakat dengan kehadiran kedua politikus Indonesia itu saat Trump melakukan jumpa pers terkait pencalonannya. Trump dikenal sebagai sosok politisi Amerika yang anti Islam, rasis dan anti imigran.

“Ini mencederai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, negara kesatuan yang berazaskan Pancasila yang menjunjung tinggi toleransi beragama, anti rasis dan ramah,” ujarnya.

Setya dan Fadli disebut telah mementingkan urusan pribadi ketimbang kepentingan publik. “Paksa mereka mundur. Jangan ditunda lagi!” tulis Djati.

Sementara itu, salah satu pendukung Djati yang telah menandatangani petisi ini, Fransiska Sijabat, membenarkan sikap Setya dan Fadli yang tak mewakili suara rakyat. Hal serupa dilontarkan Eko Purwanto dalam kolom komentar petisi tersebut, “Wakil rakyat tak sesuai harapan kita.”

Herlina Sukardi juga memandang sinis dua tokoh parlemen Indonesia ini yang justru menggunakan uang rakyat untuk keperluan pribadi. Di satu sisi, rakyat tengah mengalami krisis ekonomi.  (Baca: Setya Novanto-Fadli Zon Diberondong Tujuh Petisi Masyarakat)

Menurut catatan CNN Indonesia, tujuh petisi lainnya juga meminta kedua tokoh politik untuk meminta maaf, mengundurkan diri, bicara terus terang soal motivasinya, atau dicopot jabatannya.

Petisi tersebut dibuat antara lain oleh seorang warga Semarang bernama Hafidh Alfi, Abu Muhammad Al Jawy, organisasi massa PP Pemuda Muhammadiyah, dan badan pekerja Indonesia Corruption Watch.

Sementara itu, satu petisi yang dimulai oleh Kristyohadi Trissuwantoro kepada Badan Kehormatan DPR RI (sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan), meminta MKD membuka motivasi hadirnya Setnov dan wakilnya di podium pencapresan Trump.

Setelah bermunculan desakan, MKD pun mengadakan rapat tertutup membahas pelanggaran etika kedewanan yang dilakukan Setnov dan Fadli Zon. Rapat digelar usai tujuh anggota DPR melaporkan pemimpinnya, Senin (7/9). Setnov dan Fadli Zon akan dikenai tiga sanksi, menurut MKD.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Setya terlihat hadir dalam konferensi pers Donald Trump di Trump Tower, New York City, Kamis (3/9). Pertemuan dilakukan selama 30 menit di Lantai 26, Trump Tower. Selanjutnya, kedua orang tersebut ikut turun ke bawah dalam jumpa pers Trump terkait pencalonannya. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh politikus Perindo sekaligus pengusaha media Hary Tanoesoedibjo.

Pertemuan dengan Trump dilakukan usai keduanya menghadiri sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York. Acara tersebut diagendakan berlangsung dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2015.

cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 19 =