Fast Break 11 September 2015 jam 17.00
FastBreak , September 11, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Prajurit TNI Segera Dilibatkan Jaga LP Narkotik

tni

Direktorat Jenderal Pemasyarakat Kementerian Hukum dan HAM merangkul TNI untuk menjaga lembaga pemasyarakatan (LP) narkotika. Kepala Sub Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadiprabowo menjelaskan, penjagaan oleh prajurit TNI dilakukan untuk menjaga keamanan dan mengawasi peredaran narkotika dari dalam jeruji besi.

“Dalam waktu dekat sebanyak 15 personel TNI akan membantu pengamanan di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur,” ujar Akbar ketika berbincang dengan CNN Indonesia, Kamis (10/9).

 Anggota Bintara ini akan berjaga selama 24 jam yang terbagi dalam empat shift secara bergantian. Mereka akan berjaga di pintu portir dan tempat strategis lainnya.

“Sarana prasarana sudah oke, yang masih butuh proses adalah assessment dan verifikasi sumber daya manusia dari Ditjen Pemasyarakatan, TNI, BNN (Badan Narkotika Nasional), dan Polri,” lanjut Akbar.

LP Narkotika menjadi proyek percontohan. Selain itu, akan ada penjagaan 20 personel TNI yang berjaga di LP Narkotika, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Dalam jangka panjang, pemerintah akan melakukan hal serupa untuk LP Gunung Sindur, Bogor. LP ini akan menjadi pusat berkumpulnya para bandar narkotika.

Kerja sama ini adalah bentuk implementasi nota kesepahaman No. M.HH. 07.HM.05.05 Tahun 2015 dan Kerma/11/IV/2015 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan. Nota tersebut diteken oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, di Markas Besar TNI, Cilangkap, pada 2 April 2015.

Merujuk data Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah memiliki 23 lapas narkotika yang tesebar di seluruh Indonesia di antaranya terdapat di Bandung, Jayapura, Madiun, Langkat, Tanjung Pinang, Lampung, Langsa, dan lainnya. Sementara itu, per 27 Juli 2013, jumlah UPT Pemasyarakatan ada 592 unit, terdiri dari 247 unit LP, 152 unit Rumah Tahanan Negara (Rutan), 58 unit Cabang Rutan Negara, 71 unit Balai Pemasyarakatan, dan 64 unit Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pada tahun 2014, sebanyak 14 ribu orang diperlukan untuk menjadi tenaga sipir. Faktanya, Kementerian Hukum dan HAM hanya memiliki 11.800 orang.

Padahal jumlah narapidana sebanyak 119.000 orang. Apabila dihitung, satu orang petugas sipir mengawasi 55 warga binaan lapas. Idealnya, satu sipir mengawasi 25 orang warga binaan.

cnnindonesia.com

================================================================================

PMI Luncurkan Perangko Bergambar Bung Hatta

Palang Merah Indonesia (PMI) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia meluncurkan perangko seri peringatan 70 tahun PMI. Perangko tersebut bergambar Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta (Bung Hatta).

Pelaksana Harian Ketua Umum PMI Ginandjar Kartasasmita mengatakan, foto Bung Hatta dipilih karena pria berkaca mata tersebut merupakan Ketua Umum pertama PMI.

“Kami akan meluncurkan perangko ke 70 tahun PMI yang akan menampilkan Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang waktu itu Wakil Presiden dan merupakan Ketua pertama PMI,” kata Ginandjar dalam acara pameran sejarah dan peluncuran perangko peringatan 70 tahun PMI, di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2015).

Selain meluncurkan perangko Bung Hatta, PMI juga menyajikan pameran sejarah lembaga tersebut lahir. Ginandjar mengatakan PMI berdiri tidak bisa terpisahkan dari jasa Presiden pertama Soekarno. Bung Karno lah yang mengusulkan berdirinya PMI.

“Pada 3 September 1945, Presiden meminta untuk membentuk PMI. Lalu dibentuk tim yang pada 17 September 1945 didirikan. Jadi atas perintah Bung Karno didirikannya PMI,” kata dia.

Perangko Bung Hatta resmi diluncurkan melalui penandatanganan sampul hari pertama seri perangko peringatan 70 tahun PMI oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, didampingi Meutia Hatta dan Ginandjar Kartasasmita.

metrotvnews.com

================================================================================

Rumah Sakit di Tiga Wilayah Overload

Kepala Dinas Kesehatan DIY Arida Oetami meminta Pemerintah Kota Jogja, Sleman, dan Bantul, membatasi perizinan pembangunan rumah sakit, mengingat keberadaan rumah sakit dari tiga wilayah tersebut sudah melebihi kapasitas.

“Izin pendirian rumah sakit jangan ditambah tapi kualitas yang harus ditingkatkan,” kata Arida dalam forum pertemuan pimpinan rumah sakit dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Kamis (10/9/2015).

Arida menyebutkan jumlah rumah sakit di DIY ada 75. Sebagian besar terkumpul di Kota, Sleman, dan Bantul. Sementara di dua wilayah lainnya seperti Gunungkidul dan Kulonprogo justru masih kekurangan. Ia mengaku tidak memiliki kewenangan mengendalikan ijin pendirian rumah sakit tipe C dan D, karena menjadi wewenangnya pemerintah kota dan kabupaten.

Menurut Arida jumlah rumah sakit di DIY sudah melebihi standar yang ditetapkan WHO, yakni satu rumah sakit banding serubu pasien. Sementara di DIY satu rumah sakit berbanding 400 pasien dari total jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa. Ia mencontohkan di Nusa Tenggara yang jumlah penduduknya empat juta dengan 10 kabupaten rumah sakitnya hanya 15.

Ia tidak mempersoalkan banyaknya rumah sakit jika keberadaanya merata di seluruh wilayah DIY. “Ini tidak merata. Seharusnya inventor yang akan membangun rumah sakit didorong untuk membangun di Gunungkidul dan Kulonprogo,” ucap Arida.

Kepala Unit Pemasaran, BPJS Kesehatan DIY Ratih Subekti memaparkan, dari 75 rumah sakit, yang sudah kerjasama dengan BPJS sebanyak 69. Jumlah tersebut tersebar di Sleman 32 rumah sakit, Kota Jogja 13, Bantul 14, Kulonprogo tujuh, dan Gunungkidul tiga rumah sakit.

 Sementara itu anggota Komisi D DPRD DIY, Nuryadi mengatakan Pemda DIY perlu mengevaluasi kembali keberadaan rumah sakit. Ia sepakat perlu adanya pembatasan rumah sakit di pusat kota Jogja dan mengarahkan pembangunan rumah sakit ke Gunungkidul dan Kulonprogo. “Gunungkidul dan Kulonprogo sudah tertinggal segalanya, sampai pelayanan kesehatan harus mengakses jauh. Harus diupayakan rumah sakit mudah diakses,” ucap dia.

harianjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 1 =