FAST BREAK 14 JANUARI 2019
FastBreak , January 14, 2019, Unisi Radio

Lava Pijar Merapi Meluncur, BPBD Sleman Siapkan 600.000 Masker

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menyiapkan 600.000 masker sebagai antisipasi meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Jawatan itu juga memastikan mitigasi bencana di Lereng Merapi cukup siap.

Berdasar hasil pantauan, selama beberapa hari terakhir Gunung Merapi terus mengeluarkan lava pijar. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat dua kali guguran lava pijar meluncur dari Gunung Merapi pada Minggu (13/1/2019) dini hari ke arah hulu Kali Gendol. Sampai saat ini status Gunung Merapi masih Waspada Level II.

Kepala BPBD Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto, mengatakan jajarannya mempersiapkan 600.000 masker yang disebar di beberapa lokasi. “Sudah kami distribusikan ke desa-desa dan puskesmas yang masuk kawasan rawan bencana [KRB],” ujarnya saat ditemui Harian Jogja, Minggu.

Selain didistribusikan ke desa dan puskesmas yang masuk KRB, masker juga disimpan di Gudang Logistik BPBD Sleman dan Gudang Dinas Kesehatan Sleman. Joko mengatakan selain logistik berupa masker, berbagai upaya mitigasi pun sudah siap. “Semua desa di Lereng Merapi sudah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana [Destana],” kata Joko. Selain itu early warning system (EWS) yang ada di Lereng Merapi kondisinya bagus dan tidak ada kendala.

Joko mengatakan di Lereng Merapi terdapat sekitar 14 buah EWS. BPBD juga menyiapkan 12 barak pengungsian. Selain dari BPBD Sleman ada 39 barak pengungsian lainnya yang dikelola pemerintah desa dan Pemkab Sleman.

Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD Sleman, Joko Lelono, mengatakan di Lereng Merapi destana yang sudah ada banyak diarahkan untuk persiapan beberapa langkah mitigasi seperti pembuatan jalur evakuasi, pembuatan titik kumpul dan barak pengungsian. Menurut Joko di Sleman secara keseluruhan sampai 2018 ada 45 destana. “Di awal pembuatannya program destana kami arahkan ke sejumlah desa yang ada dari Lereng Merapi, selanjutnya baru ke desa yang belum terjangkau seperti wilayah Sleman barat,” kata Joko, Minggu.

Pada pelaksanaannya materi yang diberikan dalam destana pun berbeda-beda sesuai dengan potensi bencana yang ada di tiap daerah. “Ada potensi bencana akibat erupsi Merapi seperti di sejumlah desa wilayah Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi dan Ngemplak. Kemudian di Prambanan kami buat destana dengan melihat potensi spesifik yakni tanah longsor. Untuk wilayah Sleman barat ada potensi bencana seperti angin puting beliung,” katanya.

harianjogja.com

===========================================================

Tahun Ini Ditargetkan Tak Ada Lagi Kawasan Kumuh di Jogja

Jogja ditarget bebas kawasan kumuh tahun ini. Hingga kini di wilayah Jogja masih tersisa sekitar 50,97 hektare kawasan kumuh.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Jogja Tri Agus Haryono mengaku telah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai target nol kawasan kumuh di Jogja. Dia optimistis target tersebut bisa diwujudkan tahun ini.

“Kami sudah siapkan kegiatan-kegiatan untuk menata kawasan kumuh sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” katanya, Sabtu (12/1).

Dia menyebutkan sejumlah wilayah yang menjadi sasaran penanganan kawasan kumuh selama 2019. Di antaranya kawasan yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong, seperti Muja-Muju dan Giwangan.

Kawasan lain yang jadi sasaran program, ada di Pringgokusuman, Ngampilan dan Pakuncen. Ketiganya berada di wilayah bantaran Sungai Winongo. “Untuk kawasan di sekitar Sungai Code, yang kami sasar di wilayah Klitren dan Purwokinanti,” katanya.

Menurut Agus, tidak semua sasaran program penanganan kawasan kumuh dimulai sejak awal. Sebab di beberapa kelurahan hanya meneruskan program yang sudah berjalan tahun sebelumnya. Misalnya di Muja-Muju, pihaknya hanya melanjutkan program penataan bantaran sungai yang belum selesai.

“Penanganan kawasan kumuh ini dibiayai dengan APBD Jogja, dana dari Pemda DIY dan juga Pemerintah Pusat,” kata Agus.

Salah satu program penanganan kawasan kumuh yang akan dilakukan adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 15 kelurahan, namun dimungkinkan masih bisa dilakukan penambahan lokasi sasaran. “Jumlah kelurahan sasaran yang akan memperoleh bantuan dana investasi (BDI) pada tahun ini dimungkinkan berkurang karena kawasan kumuh di beberapa kelurahan sudah bisa ditangani,” katanya.

Selain itu, pada tahun ini juga akan dilaksanakan penataan permukiman kumuh skala kawasan menggunakan dana APBN sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Jogja. “Besaran alokasi dana yang akan dikucurkan akan dibahas, tetapi bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” kata Kepala Seksi Pengawasan Bangunan DPUPKP Kota Jogja Yunita Rahmi Hapsari.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Jogja No.216/2016, luas kawasan kumuh di Kota Jogja mencapai 264,9 hektare. Luas kawasan kumuh tersebut berkurang setelah pada 2017, Pemkot melakukan penanganan seluas 79 hektare dari target awal 40 hektar. Pada 2018 kawasan kumuh yang ditangani mencapai 40,82 hektare. Tahun ini, kata dia, ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Jogja.

“Kecamatan dengan sisa kawasan kumuh paling luas yang harus ditangani berada di Jetis, yaitu mencapai 9,94 hektare. Sebelumnya kawasan kumuh terluas ada di Umbulharjo sekarang tinggal 8,78 hektare saja,” katanya.

harianjogja.com

===========================================================

Kemenhub Klarifikasi, Tidak Ada Uji KIR Buat Ojek Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklarifikasi terkait penjelasan sepeda motor sebagai angkutan umum, dalam konteks rancangan regulasi ojek online (ojol), yang diwajibkan uji berkala alias uji KIR.

Kemenhub telah memilih mengambil opsi diskresi hingga bisa menjadikan motor sah sebagai angkutan umum dalam regulasi ojol. Poin uji KIR buat motor tertera dalam materi presentasi Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kemenhub terkait regulasi ojol pada Kamis (10/1) di Jakarta.

Dalam materi presentasi itu disebutkan pemenuhan uji berkala merupakan bagian “pengusahaan memenuhi persyaratan motor sebagai angkutan umum”.

“Tidak ada itu. Masa iya sepeda motor ada uji berkala,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (11/1).

Menurut Budi motor tidak mungkin diuji berkala seperti angkutan umum lainnya. Apalagi dinilai uji berkala yang pernah diterapkan pada taksi online pernah mendapat penolakan keras.

Uji KIR sendiri sekarang hanya berlaku untuk angkutan umum berplat kuning. Pengujian itu wajib dilakukan masing-masing perusahaan transportasi dengan maksud memastikan seluruh armada beroperasi laik jalan.

“Jadi tidak ada, salah berarti. Taksi online saja tidak ada, apalagi motor,” ungkap Budi.

Lihat juga: Dirasa Merugikan, Kemenhub Kaji Pengadilan ‘Suspend’ Ojol
Budi memastikan bahwa masuknya poin uji berkala pada materi presentasi merupakan kesalahan jajarannya.

“Mungkin itu salah slide, lupa itu. Jadi (uji berkala) tidak masuk ya,” kata Budi.

Rancangan regulasi ojol, dikenal “Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi” dijanjikan bakal terbit sebagai Peraturan Menteri Perhubungan pada Maret 2019.

cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + nine =