Fast Break 14 September 2015 jam 17.00
FastBreak , September 14, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Iduladha Tak Kompak, Kemenag Garap Penyatuan Kalender Islam

idul adha

Pemerintah dan ormas Muhammadiyah kembali memiliki perhitungan atau hisab yang berbeda dalam menentukan jatuhnya hari raya. Kali ini Hari Raya Iduladha atau Lebaran Haji.

Pemerintah menetapkan Iduladha jatuh pada 24 September, sementara Muhammadiyah pada 23 September 2015. Namun pemerintah tak berkecil hati.

Niat untuk menyatukan perbedaan yang kerap terjadi lewat pembuatan kalender Islam pun bakal tetap direalisasikan. Hal ini agar masyarakat tak dibuat bingung dengan adanya perbedaan perhitungan tersebut.

“Penyatuan kalender tidak mentok. Tetapi masih diperlukan usaha yang keras lagi untuk menyatu. Prinsipnya sama,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Machasin di kantornya, Jakarta pada Minggu, 13  September 2015.

Menurut Machasin, yang berbeda dalam hal ini adalah metode dan kriterianya dalam menentukan hilal.

“Hanya metodenya dan kriterianya berbeda, dalam menentukan hilal contohnya,” tutur dia. “Masih ada kemungkinan untuk penyatuan kalender ini. Sabar dan menanti prosesnya,” pungkas Machasin.

liputan6.com

================================================================================

Pelaku Pembakaran Hutan Merapi Diburu

Taman Nasional Gunung Merapi bersama aparat kepolisian masih memburu pelaku pembakaran hutan di kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Kebakaran hutan lereng Merapi di wilayah Kabupaten Magelang memang merupakan kesengajaan dan ini merupakan tindakan pidana. Pelaku belum berhasil ditangkap, selama ini kami bersama aparat kepolisian setempat telah berupaya melakukan pengejaran,” kata Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Dhany Suryawan di Sleman, Minggu (13/9/2015).

Menurut dia, pihaknya terus bertekad untuk menangkap pelaku dan memperkarakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.

“Jika tertangkap diproses sesuai hukum agar menjadi pelajaran, dan tidak terulang lagi di kemudian hari,” katanya.

Ia mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan diyakini bahwa bukan warga yang tinggal di sekitar titik lokasi kebakaran di daerah Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

“Karena berdasar dari titik-titik apinya, dari yang telah diselidikinya, memang mereka ingin melakukan sabotase. Jelas ada kesengajaan. Manusia membakar itu ada dua niat dan maksud. Yaitu, ingin melakukan sabotase atau membakar tradisional,” katanya.

Dhany mengatakan, pihaknya pun enggan untuk mengungkapkan sabotase tersebut bertujuan untuk kepentingan apa.

“Mereka sengaja membakar untuk merusak, ini yang tidak bisa diberi pengertian,” katanya.

Ia mengatakan, selain melakukan pengejaran terhadap pembakar hutan tersebut, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lereng Gunung Merapi. Sebab tak dimungkirinya, pembakaran hutan dengan tradisional masih ada.

“Masyarakat ingin membuka lahan untuk tanaman rumput. Pembakaran hutan secara tradisional, walau salah secara hukum konservasi tapi pendekatan kita dengan sosialisasi. Masyarakat biasanya memang membakar hutan, agar ada tanaman rumput baru yang tumbuh. Sebagai makanan hewan ternak mereka. Sekarang bagaimana upaya untuk meminimalkan,” katanya.

Kebakaran hutan di lereng Gunung Merapi pada Agustus 2015 melahap lahan lebih dari 10 hektare hutan di sekitar Kali Putih, yang merupakan salah satu titik penambangan pasir, material erupsi Merapi 2010.

harianjogja.com

================================================================================

Penyebutan Kata Provinsi DIY Bakal Dibuatkan Perda

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang nomenklatur penyebutan kata Provinsi untuk DIY.

Sebab pembahasan nomenklatur tersebut selama ini belum tuntas karena dasar hukumnya belum ada.

“Apakah penyebutan DIY dengan Provinsi atau DIY saja. Raperda yang kita usulkan juga sebagai tindak lanjut adanya surat dari Kemendagri, maka akan kita usulkan penyebutannya hanya DIY,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY, Zuhrif Hudaya, Minggu (13/9/2015).

Ia menjelaskan, dahulu Gubernur menghendaki agar penyebutan DIY tidak perlu menggunakan istilah Provinsi. Namun DPRD saat itu tetap menghendaki menggunakan kata Provinsi.

Kemudian belum lama ini Mendagri Tjahjo Kumolo, mengirimkan surat bahwa untuk DIY tidak perlu menyebut kata Provinsi.

Menurut Zuhrif, adanya Perda tentang nomenklatur ini akan memberikan kepastian hukumnya.

Terutama terkait dengan pembuatan surat dinas, pembuatan perundang-undangan baik berupa Perda aupun Peraturan Gubernur, keputusan SKPD, serta surat lainnya.

“Kalau ada Perda, kan jelas. Ini juga untuk memberikan kepastian nomenklatur dan memberikan informasi baik ke internal Pemda DIY maupun eksternal. Bahwa Yogya tidak perlu pakai Provinsi tapi cukup DIY,” jelasnya.

Namun raperda ini masih akan diajukan ke pimpinan dewan agar dimasukan dalam anggaran APBD Perubahan 2015. Setelah disetujui, nantinya langsung dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahasnya secara detil.

Zuhrif mengatakan, saat ini sudah tidak ada anggaran untuk melakukan pembahasan Raperda maupun Raperdais. Maka pihaknya juga mengusulkan agar di APBDP 2015 ini terkait pebahasan Raperda dimasukan dalam anggaran.

Selain Raperda di atas, Bapemperda juga mengajukan lima Raperda dan Raperdais. Antaralain Raperdais Kebudayaan, Raperda Perubahan tentang RT-RW, Raperda Perubahan tentang Bank BPD DIY terkait penyertaan modalnya, Raperda tentang bangunan berciri khas Yogya, dan Raperda tentang CSR.

“Kalau ada anggarannya, ya dibahas. Kalau enggak ada, ya tidak dibahas,” katanya.

tribunjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =