Fast Break 17 September 2015 jam 14.00
FastBreak , September 17, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

BREAKING NEWS: Gempa Dahsyat di Cile, Peringatan Tsunami Dikeluarkan

gempa

Gempa bumi berkekuatan 8,3 Skala Richter mengguncang Cile pada Rabu (16/9/2015). Akibat bencana ini, pihak berwajib Cile mengeluarkan peringatan siaga tsunami.

Gempa yang terjadi pada Rabu malam itu dikatakan Wall Street Journal menggoyahkan gedung dan bangunan, serta membuat warga setempat berlarian ke jalanan, demi menyelamatkan diri.

Dikutip dari The Washington Post, goncangan dashyat itu kemudian disusul setidaknya tiga gempa susulan berkekuatan di atas 6 SR dan beberapa getaran yang dirasa cukup kuat.

Belum ada laporan soal kerusakan dan korban pasti yang dihasilkan dari kejadian ini, namun pihak otoritas setempat mengatakan beberapa rumah di Illapel roboh, listrik mati, dan saluran komunikasi sempat terputus.

Mengikuti gempa yang mengguncang tepat pada pukul 19.54 waktu setempat itu, beberapa alarm tanda peringatan tsunami yang terpasang di sepanjang garis pantai Cile berbunyi.

Menurut badan geologi AS (USGS), gempa berpusat di dekat Santiago, pada kedalaman 7,7 kilometer di bawah perairan Samudera Pasifik.

Cile memang kerap dikatakan rawan akan bencana gempa, karena posisi pelat tektoniknya.

Sebelumnya, pada 2010, Cile pernah diguncang gempa berkekuatan 8,8 SR yang memicu tsunami dan menewaskan lebih dari 500 orang.

tribunjogja.com

================================================================================

Keraton Desak Perdais Pertanahan Segera Dibahas

Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mendesak agar Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY untuk tidak menunda dan segera membahas Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang Pertanahan.

Penghageng Panitikismo Keraton, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto mengatakan, Keraton menginginkan agar pembahasan Perdais Pertanahan segera dilaksanakan.

Ini supaya pelayanan masyarakat tidak semakin banyak yang terbengkalai.

Gusti Hadi mengatakan, pelayanan tersebut adalah masyarakat yang ingin mengajukan perpanjangan hak atas lahan Kasultanan dan Kadipaten, pembaruan hak, terus terhenti.

Sebab Perdais sebagai landasan hukum untuk dikeluarkannya kekancingan belum ada.

“Kalau belum ada Perdais, itu kan berhenti,” kata Gusti Hadi saat ditemui di Panitikismo, Rabu (16/9/2015).

Seperti diketahui, Keraton telah menghentikan pemberian serat kekancingan atas tanah Sultan Ground (SG) sejak awal tahun 2013.

Penghentian sementara dilakukan untuk keperluan inventarisasi luas tanah Keraton bersama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY.

Saat ini inventarisir atas tanah SG masih dilakukan. Data lahan Keraton dan Kadipaten Pakualaman akan dijadikan acuan bagi Pemda dan DPRD untuk membahas Perdais.

Pihaknya meminta agar pembahasan Perdais segera dilakukan sembari menyelesaikan proses inventarisasi tanah.

“Karena ini kalau tidak segera diselesaikan, walaupun Keraton, Pemda, BPN, sudah mengantisipasi jangan sampai Pedais ini tertunda, pelayanan pada masyarakat juga jadi mandek. Ini yang harus dipikirkan,” ungkapnya.

Menurutnya, sesuai amanat Undang Undang Keistimewaan DIY, Pemda dan DPRD DIY berkewajiban membuat Perdais tentang Pertanahan.

Cepat dan lamanya pembahasan tergantung Pemda dan DPRD, Keraton hanya dapat memberikan dorongan agar pembahasan cepat digelar.

“Karena itu kan kewajibannya Pemda sama DPRD dari amanat UUK. Kalau saya lebih cepat lebih baik,” tandasnya.

tribunjogja.com

================================================================================

Menpora : Dalam Waktu Dekat FIFA dan AFC Akan ke Jakarta

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan tim dari FIFA dan AFC akan berkunjung ke Jakarta dalam waktu dekat untuk mengetahui perkembangan sepak bola Tanah Air.

“Dalam waktu dekat ini akan ada tim dari FIFA dan AFC berkunjung ke Jakarta untuk mengetahui lebih jauh perkembangan sepak bola Tanah Air. Demikian hasil keputusan saya dengan Presiden Komite Olimpiade Asia (OCA) Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah,” ujar Menpora melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menpora Imam Nahrawi bertemu dengan Sheikh Ahmad Al Sabah yang merupakan salah satu anggota Komite Eksekutif FIFA itu dalam acara general assembly di Ashgabat, Turkmenistan, guna membahas laporan perkembangan kesiapan Indonesia menjelang Asian Games 2018.

Pernyataan yang sama pernah diungkapkan Menpora kepada media pada Agustus lalu, namun FIFA menolak pernyataan bahwa mereka akan mengunjungi Jakarta pada Oktober mendatang untuk mencabut sanksi yang diberikan kepada Indonesia atas intervensi pemerintah dalam bidang sepak bola.

“FIFA dan AFC ingin mengonfirmasi bahwa kunjungan seperti itu tidak pernah direncanakan,” ujar juru bicara FIFA seperti dikutip dari Reuters pada 25 Agustus 2015.

Badan sepak bola dunia itu juga menegaskan bahwa sanksi FIFA akan tetap berlangsung sampai pemerintah Indonesia benar-benar menghormati prinsip otonomi organisasi olahraga.

FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia pada Juni 2015 setelah pemerintah melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mengintervensi keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait dua klub yang dianggap bermasalah dan dilarang mengikuti kompetisi ISL.

Intervensi pemerintah mengakibatkan liga dihentikan setelah berjalan dua putaran.

Sanksi FIFA menyebabkan Indonesia, salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara, tidak bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018 dan kualifikasi Piala Asia 2019.

 tribunjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 11 =