Fast Break 18 Agustus 2014 jam 17.00
FastBreak , August 19, 2014, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Danau Toba dan Nias Masuk Obyek Wisata Unggulan

danau toba

Kawasan Danau Toba dan Pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara masuk dalam jajaran pariwisata unggulan di Indonesia. “Kementerian Pariwisata menetapkan 88 daerah, Danau Toba dan Nias masuk dalam daftar,” kata Ketua Forum Lake Toba Regional Management (LTRM) Mangindar Simbolon, di Raya, Minggu (17/8/2014).

Mangindar menyampaikan Danau Toba masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional  sesuai PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Sayangnya dalam 15 tahun terakhir, Danau Toba dikelola oleh orang-orang yang tidak tepat sehingga manajemennya jelek dan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan,” papar Mangindar.

Kondisi ini diperparah dengan ketidakpedulian sejumlah kepala daerah untuk bersinergi mengembangkan pariwisata kawasan ini. “Ada 11 kabupaten kota yang masuk dalam keberadaan kawasan Danau Toba, termasuk Pematangsiantar, Tanjungbalai dan Pakpak Bharat,” katanya.

Padahal, lanjut Mangindar, kawasan Danau Toba memiliki potensi energi seperti panas bumi dan pariwisata didukung budaya yang tidak ditemukan di daerah lain.

Mangindar optimistis kawasan ini masih bisa maju dan berkembang dengan menjalin keterpaduan antarlintas daerah seperti sarana transportasi. “Dan pengelola serta pejabat mau keluar dari tugas rutin sehari-hari untuk memberikan dedikasi pemikiran dan tenaga pada upaya pengembangan ini,” tambah Mangindar.

kompas.com

================================================================================

Kamis, MK Putuskan Pemenang Pilpres

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 pada Kamis 21 Agustus, pukul 14.00 WIB.

“Ini sekaligus sebagai panggilan sidang pembacaan putusan bagi para pihak, jadi tidak perlu dipanggil resmi oleh MK,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat memimpin sidang lanjutan sengketa pilpres di Gedung MK, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Dalam sidang lanjutan ini, MK mengesahkan menerima bukti tulisan dari masing-masing pihak, yakni pemohon (pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa), pihak termohon (KPU), dan pihak terkait (pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla).

Hamdan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap daftar bukti dan pencocokan bukti fisik yang ada yang diajukan para pihak.

“Mahkamah menemukan ribuan lembar alat bukti yang ada, banyak sekali. Pemohon ajukan kode bukti P1 sampai P100, dengan rincian yang banyak sekali,” ungkapnya.

Sedangkan dari pihak termohon, Hamdan juga mengungkapkan menerima daftar bukti dan bukti fisik dengan kode T.KPU1 sampai T.KPU9 dengan rincian yang banyak juga hingga ribuan bukti.

Sementara dari pihak terkait hanya menyerahkan bukti dengan kode PT1 hingga PT12.

Menanggapi bukti yang diserahkan ini, Hamdan menilai masih ada beberapa ketidakcocokan antara daftar bukti dengan bukti fisiknya.

“Ada penomoran bukti yang ganda, bukti fisiknya sama tetapi penomoran buktinya berbeda, kemudian bukti fisik yang sama di tempat lain,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hamdan meminta para pihak memperbaiki dan melengkapi bersamaan dengan penyerahan kesimpulan pada Selasa 19 Agustus untuk langsung diserahkan ke panitera.

okezone.com

================================================================================

Hari Anti-Kekerasan Terhadap Jurnalis Diusulkan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Masyarakat Peduli Media (MPM) dan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RP LPP) mengeluarkan petisi yang mengusulkan penetapan 16 Agustus sebagai Hari Anti Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia. Hari itu sama dengan tanggal kematian Jurnalis Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin yang meninggal dunia pada 16 Agustus 1996 silam.

Udin meninggal setelah koma selama tiga hari akibat dianiaya oleh orang tak dikenal di rumahnya di Dusun Samalo, Desa Patala, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul pada 13 Agustus 1996. Selama 18 tahun kasusnya tak pernah ditangani secara serius oleh polisi sehingga mandeg sampai sekarang. Dwi Sumaji alias Iwik pernah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Udin, tapi kemudian dibebaskan oleh pengadilan yang menilai penyidikannya hanya hasil rekayasa polisi.

Petisi penetapan tanggal kematian Udin sebagai Hari Anti Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia sudah dibacakan di depan keluarga Udin. Usulan itu diberitahukan ke keluarga Udin bersamaan dengan acara ziarah ke makamnya yang digelar oleh AJI Yogyakarta pada Sabtu, 16 Agustus 2014. Saat itu, istri Udin, Marsiyem dan pamannya, Mardimin Siswo Hartono juga hadir di makam Udin yang berlokasi di Dusun Gedongan, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul.

Salah satu penggagas petisi, Masduki mengatakan penetapan Hari Anti Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia bertujuan melanggengkan memori publik terhadap kasus Udin. Pendiri Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik tersebut menilai kasus Udin mengingatkan pada masih besarnya ancaman kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. “Kami akan menggalang dukungan bagi petisi ini di situs change.org dan minimal targetnya mendapatkan 1000 dukungan dalam waktu dekat,” kata dia di sela ziarah ke makam Udin.

Pakar komunikasi Universitas Islam Indonesia ini menjelaskan petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan dan Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2014-2019. Dukungan dari publik, dia menambahkan, dibutuhkan agar pemerintah segera menetapkan 16 Agustus sebagar Hari Anti Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia pada tahun 2015. “Dukungan dari jaringan organisasi jurnalis internasional juga kami kumpulkan,” kata dia.

Dengan begitu, peristiwa pembunuhan Udin diharapkan akan dicantumkan di kalender nasional sebagai salah satu hari penting pers selain, hari pers nasional. Masduki berpendapat, hari itu layak ditetapkan karena kasus Udin berusia paling lama dan menyedot perhatian besar publik nasional dan internasional. “Agar ada penghormatan bagi kiprah Udin, menguatkan desakan pada aparat hukum untuk menuntaskan kasusnya dan mendukung kampanye anti kekerasan pada jurnalis,” kata Masduki.

Menurut Masduki kasus Udin merupakan catatan buruk demokrasi di Indonesia. Keengganan polisi menuntaskan kasus ini selama 18 tahun belakangan membuktikan risiko jurnalis dibunuh dan kasusnya mandeg berpeluang besar terjadi. “Petisi ini sekaligus menegaskan kami tetap menolak kasus Udin kadaluwarsa,” kata dia.

tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + twelve =