Fast Break 18 September 2015 jam 14.00
FastBreak , September 18, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

GBK Bakal Jadi Saksi Final Piala Presiden 2015

fb siang

Mahaka Sports and Entertainment sebagai promotor turnamen Piala Presiden 2015 memastikan bahwa laga final bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 18 Oktober 2015.

Hal tersebut diungkapkan CEO Mahaka Sports, Hasani Abdulgani, dalam kunjungannya ke kantor Bola, Kamis (17/9/2015). Hasani mengaku bahwa laga final telah mendapatkan restu dari Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

“Saya telah mendapatkan lampu hijau dari Kapolri dalam pertemuan tadi pagi,” kata Hasani.

Mahaka memilih Stadion GBK sebagai tempat digelarnya final untuk mengembalikan kesakralan GBK. Seperti yang diketahui bahwa dalam beberapa musim terakhir GBK jarang menggelar laga penting. Saat final Indonesia Super League (ISL) 2014, pertandingan puncak digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang.

“Final Piala Presiden menjadi momen sepak bola kita. Orang bisa melihat sepak bola Indonesia bagus,” tuturnya.

Diperkirakan kepolisan akan menurunkan 10.000 personel untuk mengamankan final Piala Presiden 2015. Turnamen ini sudah memasuki babak perempat final. Babak ini ditandai dengan pertemuan antara Mitra Kukar melawan PSM Makassar, di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Sabtu (19/8/2015).

kompas.com

================================================================================

Kemenkeu Akan Hibahkan 381 Hektar Lahan untuk ‘Program Sejuta Rumah’

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, guna mendukung program pemerintah ‘Program Sejuta Rumah’, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan lahan seluas 381 hektar (ha) dengan nilai perolehan Rp 1,43 triliun. Lahan tersebut merupakan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa tanah.

“Pemakaiannya ini kita serahkan kepada otoritas yang membangun perumahan rakyat,” ucap Bambang, di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Bambang mencontohkan, apabila Pemerintah Daerah DKI Jakarta mencari lahan untuk pembangunan rusunawa, maka Kemenkeu bisa menghibahkan lahan yang berlokasi di Muara Baru.

“Kalau DKI mau pakai silakan, ya kita hibahkan ke DKI. Yang penting bangun rusunawa. Jangan bangun apartemen mewah, atau properti lain,” tegas Bambang.

Demikian pula apabila BUMN seperti Perum Perumnas, berpeluang mendapat hibah tanah dari Kemenkeu, apabila membangun rusunawa. Akan tetapi, mekanisme lain berlaku untuk pengembang dari sektor privat.

Bambang menambahkan, lahan yang disediakan Kemenkeu tersebar di sejumlah wilayah, paling banyak di Jabodetabek. Di Jakarta ada dua bidang lahan dengan luas 11 ha, di Bogor 79 ha, di Tangerang 90 ha, dan di Bekasi seluas 20 ha. Adapun lokasi di luar Jabodetabek yakni di Jombang 18 ha, Lampung 75 ha, Palembang 30 ha, Padang 13 ha, Batam 6 ha, serta Deli Serdang 36 ha.

Semua lahan tersebut disiapkan Kemenkeu untuk pembangunan rusunawa. Akan tetapi, apabila permintaan rusunawa minim, lahan-lahan tersebut boleh juga dikembangkan untuk rumah tapak.

“Tapi intinya kita mau dukung program sejuta rumah cepat berjalan,” pungkas Bambang. Hibah 381 ha lahan ini merupakan salah satu paket kebijakan yang dikeluarkan Kemenkeu untuk mendukung sektor properti.

kompas.com

================================================================================

Asyik, Kini Kulonprogo Resmi Miliki Samsat Drive Thru

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Samsat DIY yang baru, di Jalan Wates Kulonprogo, menerapkan pelayanan pembayaran perpajakan kendaraan sepeda motor dengan sistem drive thru. Pembayaran untuk kali pertama dengan sistem ini dipraktikkan di hadapan Gubernur DIY, Sri Sultan HBX, saat peresmian gedung baru tersebut, Kamis (17/9/2015).

Seorang pengendara yang hendak membayar pajak tahunan kendaraan sepeda motornya secara langsung dari gerbang depan menuju deretan loket pembayaran di halaman Samsat atau di luar gedung pelayanan. Tanpa harus turun dari sepeda motornya, pengendara itu melakukan pembayaran hingga selesai hanya membutuhkan waktu lebih kurang lima menit.

Kepala DPPKA DIY, Bambang Wisnu Handoyo, mengatakan penerapan sistem drive thru merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan di Samsat. Target utamanya, menurutnya, adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan dan perluasan pelayanan kepada masyarakat itu dianggap penting harus dilakukan. Pasalnya, penambahan jumlah kendaraan bermotor di DIY saat ini rata-rata mencapai 140 ribu per tahun.

“Maka kami harus kembangkan dan tingkatkan pelayanan. Selain soal kapasitas jalan, layanan di Samsat juga ditingkatkan,” kata Bambang.

Gubernur DIY, Sri Sultan HBX mengatakan adanya gedung baru dan modernisasi pelayanan diharapkan dapat memacu penerimaan pajak daerah.

Sultan meyakini, modernisasi pelayanan seperti secara online dan drive thru dapat diterima bahkan disambut baik oleh masyarakat. Hal itu juga untuk memperbaiki tata kelola samsat dan sistem perpajakan.

Sultan menegaskan, pelayanan itu diharapkan dapat memuaskan dan memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Selain itu, pelayanan agar jangan sampai diskriminatif.

“Prosedur jangan berbelit-belit dan harus jelas,” lanjutnya.

tribunjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 7 =