Fast Break 20 Agustus 2014 jam 17.00
FastBreak , August 20, 2014, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Presiden Setujui Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg

gas

Pemerintah akhirnya memberi lampu hijau kepada PT Pertamina untuk menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram (kg). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui rencana Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kg ini.

“Namun, waktunya kapan, kenaikan harganya berapa, dan lain sebagainya, masih menunggu rapat yang akan dijadwalkan segera,” kata Chairul, Selasa (19/8/2014).

Chairul menjelaskan, ada dua rapat koordinasi yang akan digelar pemerintah untuk membahas rencana kenaikan gas elpiji 12 kg tersebut. Pertama, rapat koordinasi di Kementerian Bidang Perekonomian. Kedua, pembahasan akan dilanjutkan pada sidang kabinet terbatas. “Jadi secara prinsip pemerintah sudah setuju, hanya menunggu waktunya yang pas,” imbuh Chairul.

Sebelumnya, Pertamina berencana menaikkan harga gas elpiji 12 kg sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 per kg karena mengaku mengalami kerugian. Rencana kenaikan ini sudah dijadwalkan sejak 1 Juli oleh Pertamina.

Namun karena memperhitungkan dampak libur anak sekolah dan Lebaran yang akan menimbulkan inflasi, akhirnya rencana itu diundur menjadi Agustus 2014.

Dengan demikian, tinggal selangkah lagi bagi Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

kompas.com

================================================================================

Pelamar CPNS Wajib Punya E-KTP

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini mewajibkan seluruh pesertanya menggunakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) saat melamar melalui online.

Lalu bagaimana masyarakat yang belum memiliki E-KTP namun ingin mendaftar CPNS?

Zainul Azwar Efendi dari Tim Audit IT Panselnas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), mengatakan, bagi pelamar yang tidak memiliki E-KTP,  harus mengurus E-KTP terlebih dahulu ke kecamatan masing-masing.

“Itu makanya kita mensyaratkan E-KTP. Harus E-KTP saat mendaftar online. Kalau tidak punya E-KTP harus urus segera di daerahnya masing-masing,” ujar Zainul di Jakarta, Rabu (20/8/2019).

Dia menjelaskan, keharusan E-KTP ini agar data pelamar yang mendaftar sama dengan data yang ada di pemerintah.

Tahun lalu kata dia, pelamar CPNS yang belum memiliki E-KTP bisa menggunakan paspor. Tetapi untuk tahun ini, peraturan tersebut tidak lagi berlaku. Jadi masyarakat yang tidak memiliki E-KTP dipastikan tidak dapat melamar CPNS tahun 2014 ini.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka pendaftaran secaraonlineseleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 melalui portal nasional Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mulai hari ini.

Para pelamar yang berminat bisa mengunjungi situs http://sscn.bkn.go.iddan https://panselnas.menpan.go.id/untuk mendaftar dan mendapatkan informasi lainnya.

kompas.com

================================================================================

TNI Siap Terjunkan 30 Ribu Pasukan Amankan Situasi Saat Pembacaan Vonis MK

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan, pihaknya siap mengamankan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sengketa perselisihan pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

“Tadi pagi Panglima TNI sudah menghubungi seluruh jajaran TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di seluruh Indonesia khususnya yang ada di pulau Jawa, dan lebih khususnya yang ada di Jakarta. Penekanan khususnya, untuk pengamanan dalam rangka pengumuman sidang MK besok pagi,” kata Fuad, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2014).

Menurutnya, TNI dibawah kendali Polri akan mengerahkan 30 ribu personel yang disebar di seluruh pelosok tanah air. Dikatakan Fuad, pola pengamanan yang dilakukan pun tak akan berbeda dengan pengamanan sebelumnya.

“Pada prinsipnya apa yang kita lakukan tidak berbeda jauh dengan pengamanan yang kita lakukan selama ini, baik di pileg maupun pilpres tidak berbeda jauh,” katanya.

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan putusan hasil sidang sengketa Pilpres antara kubu Prabowo-Hatta dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Kamis 21 Agustus 2014 mendatang. Gugatan Prabowo-Hatta di antaranya kecurangan yang terjadi di Papua hingga tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang di DKI Jakarta.

tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + fifteen =