Fast Break 23 September 2015 jam 14.00
FastBreak , September 23, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

MPR Ajukan Tambahan Anggaran, DPR Menolak

fb siang (1)

MPR RI meminta tambahan anggaran sebesar Rp 666 miliar. Pengajuan tersebut disampaikan saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi III DPR RI.

Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar menyampaikan anggaran yang telah diajukan sebesar Rp1.619.682.265.260 dirasa kurang.‎ “Oleh karena itu MPR meminta anggaran tersebut ditambah sebesar Rp666.379.438.260,” kata ‎Eddie saat RKA di ruang rapat komisi III DPR RI komplek Parlemen, Senayan, Senin (21/9/2019) malam.

Namun, pengajuan penambahan anggaran tersebut ditolak Komisi III. Sebab, alasan ‎pengajuan yang diberikan dapat tidak diterima. Berikut adalah rincian kenaikan anggaran yang diajukan MPR RI:‎

– Pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya: Rp623.207.653.561‎ (total), terdiri dari:

  1. Pelaksanaan tugas Pimpinan MPR: Rp48.076.172.667, terdiri dari:
  1. Penerimaan delegasi/tamu MPR dari luar negeri (dua delegasi): Rp2.834.600.000.
  2. Penerimaan tamu/delegasi dalam negeri Ketua MPR: Rp21.000.000.
  3. Penerimaan tamu/delegasi dalam negeri Waket MPR: Rp104.000.000.
  4. Pertemuan tahunan dengan lembaga negara dalam rangka penguatan konstitusi: Rp713.200.000.
  5. Pertemuan tahunan dengan lembaga negara dalam hari pancasila: Rp686.060.000.
  6. Kunjungan delegasi Pimpinan MPR ke daerah perbatasan‎: Rp652.564.000.
  7. Kunjungan delegasi pimpinan MPR ke negara sahabat (3 kali): Rp10.581.626.000.
  8. Kunjungan delegasi pimpinan MPR dalam rangka penguatan nasionalisme: Rp3.880.000.
  9. Silaturahmi kebangsaan (117 kali): Rp31.635.192.667.
  10. Koordinasi, konsultasi, dan konsinyering Pimpinan MPR dengan badan-badan: Rp843.750.000.
  1. ‎Pelaksanaan kegiatan publikasi/ peliputan: Rp161.775.631.000.

III. Pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR: Rp113.498.243.547.

  1. Pengkajian kemajelisan: Rp292.858.451.572.
  1. Penganggaran MPR: Rp6.999.154.775.

– Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MPR: Rp19.965.098.485‎.

– Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MPR: Rp23.206.686.214 (total), terdiri dari:

  1. Pembangunan, pengadaan, peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana MPR:
  2. Penyelenggaraan operasional pemeliharaan perkantoran (12 bulan): Rp17.380.038.464.
  3. Kendaraan bermotor roda 2 dan 4 (2 unit): Rp4.038.420.000.
  4. Perangkat pengolah data dan komunikasi (46 unit): Rp788.492.000.
  5. Peralatan dan fasilitas perkantoran: Rp999.735.750‎

metrotvnews.com

—————————————————————————————————————————————–

Pemerintah Siapkan Insentif bagi Perusahaan untuk Tekan PHK

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan merumuskan insentif bagi perusahaan dalam rangka menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah berupaya menyelaraskan kepentingan buruh dan pengusaha.

“Pemerintah ingin selalu menyelaraskan antar kepentingan buruh dan pengusaha. Apalagi dalam kondisi hari ini, kita ingin agar perusahaan itu bekerja dengan baik, supaya jangan terjadi PHK. Karena itu harus dirumuskan apa insentif yang diberikan kepada pengusaha agar pekerjaan baik, apa yang perlu kita atur untuk ke depan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Mengenai insentif apa yang kemungkinan akan diberikan pemerintah, Kalla enggan menyampaikannya terlebih dahulu. Kalla berpendapat bahwa pengusaha harus didorong berkembang sehingga kesejahteraan buruh juga bisa meningkat. Wapres juga mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun aturan-aturan terkait pengupahan pekerja untuk tahun depan.

Mengenai kemungkinan adanya aturan kenaikan upah karyawan, Kalla menyampaikan bahwa hal itu belum dibicarakan. “Ekonomi harus jalan, harus berkembang, jadi harus juga hak bagaimana kita mengatur aturan-aturan perburuhan pengupahan untuk tahun depan supaya ini berjalan apa itu smoothlah (mulus)” kata Kalla.

Pada 2013, saat Susilo Bambang Yudhoyono memerintah, pemerintah memberikan insentif berupa penundaan pembayaran pajak dan rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kepada perusahaan yang berkomitmen untuk tidak memecat karyawannya. Namun, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, insentif berupa kelonggaran pajak tersebut tidak efektif.

“Insentifnya 2013 enggak ada yang pakai, itu saja. Memang enggak efektif karena kalau kita mau memberikan keluasan pajak kan perusahaannya harus terbuka juga soal pajak dan itu rupanya bukan pilihan,” kata Bambang di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Terkait upaya menekan gelombang PHK, Bambang menyampaikan bahwa pemerintah telah meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menjaga modal kerja di level usaha kecil menengah demi menekan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jadi kita siapkan, kemarin kita juga sudah bilang bahwa LPEI akan kita kerahkan untuk menjaga modal kerja terutama level UKM agar mereka tidak mem-PHK karyawan,” ujar Bambang.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menghitung bahwa hingga kini pemutusan hubungan kerja (PHK) hampir 100.000 pekerja. KSPI membagi jumlah angka PHK menjadi tiga kategori, yaitu PHK dari perusahaan yang tutup, perusahaan yang sedang efisiensi, dan angka potensi PHK.

tribunnews.com

—————————————————————————————————————————————–

Abraham Samad diwajibkan melapor dua kali sepekan

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang telah menerima pelimpahan tahap dua kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan dengan tersangka Abraham Samad diwajibkan untuk melapor dua kali sepekan.

“Tersangka AS tidak kami tahan karena memperhatikan unsur objektif dan subjektifnya kasus yang dihadapinya dan sebagai gantinya, AS harus wajib lapor dua kali seminggu,” ujar Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulselbar Muh Yusuf di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, proses wajib lapor Abraham Samad ditetapkan dua kali sepekan yakni pada Senin dan Kamis. Yusuf mengaku, selama perkaranya masih berada di Kejari Makassar proses wajib lapor akan terus berlangsung.

Bahkan ketika kasusnya telah disidangkan, lanjut Muh Yusuf, tersangka Abraham pun masih tetap harus melapor hingga kasus ini mempunyai kepastian hukum oleh pengadilan negeri.

“Karena tersangka tidak ditahan, maka gantinya adalah wajib lapor dan itu sudah menjadi ketentuannya karena ada aturan-aturan yang memang mengaturnya,” katanya.

Yusuf menjelaskan, alasan tidak ditahannya Abraham Samad karena karena sesuai pasal 21 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa jika ancaman hukumannya di atas lima tahun.

Penjelasan itu juga sesuai dengan unsur objektif dalam KUHAP. Sementara alasan subjektifnya tersangka tidak akan melarikan diri dan tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena semua barang bukti sudah disita.

“Dan yang paling mendasar tidak dilakukan penahanan karena tersangka berjanji akan menetap di Makassar selama proses persidangan berlangsung,” tandas Aspidum.

antaranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 16 =