Fast Break 23 September 2015 jam 17.00
FastBreak , September 23, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Tahura akan Dikembangkan Seperti Taman Safari

fb sore (1)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY terus berupaya mempercantik kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Desa Gading, Kecamatan Playen. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengkonsep wisata alam ini mirip dengan keberadaan Taman Safari Indonesia, di Bogor, Jawa Barat.

Hanya saja, untuk pengembangan tersebut harus dibatasai, dengan luas lahan yang digunakan tidak melebihi 10% dari keseluruhan luas tahura. Hingga saat ini, kawasan hutan milik Pemerintah DIY tersebut memiliki luasan 634 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Sutarto mengatakan, pengembangan kawasan wisata yang diprogramkan mengedepankan wisata alam. Untuk pengembangannya, Pemerintah DIY akan menggandeng pihak ketiga sebagai investor.

“Kami sangat terbuka untuk dunia usaha, baik itu investor atau masyarakat umum lainnya. Kami membuka kesempatan yang luas bagi mereka yang ingin ikut berpartisipasi pengembangan wisata di area tahura,” kata Sutarto kepada awak media, di sela-sela kegiatan jelajah wisata sepeda Tahura 2015, Minggu (20/9/2015).

Dia menjelaskan, pengembangan tahura diwacanakan untuk berbagai konsep yang menyangkut sejumlah sektor. Di kawasan itu akan dibagi dalam beberapa blok, di mana salah satu blok akan digunakan untuk wisata lengkap dengan kegiatan atraksi seni dan pengembangan wisata.

“Untuk konsep wisata, kami ingin pengembangannya seperti Taman Safari atau Taman Prigen, Jawa Timur” ungkapnya.

Menurut Sutarto, pihaknya sudah memiliki konsep dan detail pengembangan seperti yang ada di Taman Safari. Hanya saja, untuk pelaksanaan masih harus menunggu Peraturan Daerah DIY guna realisasi pengembangan.

“Mudah-mudahan regulasi tentang perizinan pengelolaan usaha wisata bisa selesai dalam waktu sebulan ke depan. Nantinya dalam regulasi itu akan mengatur pemanfaatan kios, retribusi dan lainnya,” ujarnya.

Sutarto menambahkan, lokasi tahura sangat strategis, apalagi lokasinya dikelilingi dengan kali Oya. Selain itu juga berdekatan dengan kawasan wisata alam Gunung Api Purba Nglanggeran.

“Selain aneka satwa, kami juga akan kembangkan blok konservasi dengan tanaman tanaman langka, sehingga bisa terkonsep wisata konservasi dan edukasi,” imbuh dia.

Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Gunungkidul Arif Wibowo menyambut baik konsep yang dikembangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Namun menurut dia, dibutuhkan kejelasan posisi dalam kerja sama, karena secara tidak langsung lokasi tahura berada di wilayah Gunungkidul.

“Kita jelas memiliki kepentingan, jangan sampai Gunungkidul tidak mendapatkan manfaat dari pengembangan tersebut,” ungkap Bowo, kemarin.

Dia pun berharap adanya diskusi berkelanjutan antara pemkab dengan Pemerintahan DIY. Tujuan dari pertemuan ini salah satunya membahas kelangsungan lokasi wisata itu, sehingga nantinya tidak menimbulkan permasalahan kelak di kemudian hari.

harianjogja.com

—————————————————————————————————————————————–

Ini Daftar 45 Satpas SIM yang Terintegrasi Secara Online

Para pendatang yang tinggal di wilayah DIY dapat melakukan proses perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi), tanpa harus kembali ke daerah asal.

“Kami berharap dengan sistem ini, dapat memberikan pelayanan prima seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat yang ingin dipermudahkan dalam perpanjangan SIM,” jelas Kanit Registrasi Identifikasi (Regiden) Satlantas Polres Sleman, Ipda Margono, Selasa (22/9/2015).

Menurut Ipda Margono, Polres Sleman ditunjuk karena banyaknya pendatang yang berada di wilayah Sleman termasuk ribuan mahasiswa dari luar daerah yang menuntut ilmu di Yogyakarta.

Aplikasi sistem online terpusat ini dapat melayani pemohon yang daerah asalnya juga sudah teringrasi sistem online.

Melalui program dari Korps Lalu Lintas (Korlantas), 45 Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia sudah terintergrasi online.

Polrestabes Surabaya, Bandung, Semarang, Makasar, Medan, Polrestro Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bekasi kota.

Polresta Palembang, Denpasar, Bandarlampung, Ambon, Jayapura, Tangerang, Depok (Margonda), Depok (Pasar Segar), Ternate.

Pontianak, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Banjarmasin, Mamuju, Kendari, Manado, Palu, Pangkal Pinang, Gorontalo, Balerang.

Polres Serang, Kupang, Mataram, Bulungan, Palangkaraya, Tangerang (Tigaraksa), Tangerang Kabupaten, Bekasi, Manokwari, Sleman, dan yang terakhir Satpas Daan Mogot.

tribunjogja.com

—————————————————————————————————————————————–

Kementerian Desa Kerja Sama Transmigrasi dengan 25 Provinsi

Guna meningkatkan program transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan 25 pemerintah provinsi se-Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran dan kawasan transmigrasi.

“Kerja sama antar daerah merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan yang menjalin kerjasama di bidang transmigrasi,” ujar Marwan Djafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam sambutannya di Balai Makarti Mukti Tama, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, (22/9).

Adanya kerja sama antar daerah membuat program transmigrasi menyesuaikan potensi wilayah, kompetensi yang dimiliki dan aspirasi masyarakat masing-masing. Selain itu, transmigrasi juga dilakukan untuk pengelolaan sumber daya di kawasan yang ada.

“Dengan kata lain transmigrasi adalah proses mempertemukan pengelolaan sumber daya modal, sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam ruang yang sama,” ujar Marwan.

Marwan menambahkan, kawasan pemukiman transmigrasi yang dibangun terdiri atas beberapa Satuan Kawasan Permukiman (SKP) yang dikhususkan untuk memproduksi hasil pertanian dan pengolahan sumber daya alam sehingga wilayah tersebut dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru.

“Pertumbuhan ini akan mengakselerasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam pembentukan pusat pertumbuhan baru. Pada akhirnya, pusat pertumbuhan baru yang merupakan kawasan perkotaan baru (KPB) tersebut diharapkan mendukung pusat kegiatan strategis nasional,” kata Marwan.

Marwan menjelaskan dalam lima tahun ke depan kementeriannya ditargetkan melakukan transmigrasi terhadap 3,5 juta Kepala Keluarga (KK). Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan program Nawa Cita yang memulai pembangunan dari daerah pinggiran. Namun, dirinya mengungkapkan saat ini baru terdapat 5.500 KK yang akan mengikuti transmigrasi.

“Tahun ini justru naik, dari 4.000-an KK jadi 5.500 KK. Kalau melihat program Nawa Cita harusnya per tahun itu 700 ribuan KK,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP), Ratna Dewi Andriyati menegaskan kesepakatan kerja sama antar daerah diharapkan meningkatkan peran pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan penganggaran yang didukung APBD.

“Dapat kami laporkan, bahwa draft akhir dari naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antar daerah yang akan ditandatangani para gubernur dan bupati/wali kota telah disusun dan dibahas bersama oleh daerah asal dan daerah tujuan dengan difasilitasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,” ujar Ratna.

Sebagai informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan kerja sama kepada 25 pemerintah provinsi. Terdapat 10 provinsi pengirim transmigran antara lain Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali NTB dan NTT.

Sementara itu, 15 provinsi penerima transmigran, yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara.

cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 12 =