Fast Break 30 September 2015 jam 17.00
FastBreak , September 30, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Sarjana yang Diwisuda Diusulkan Nyatakan Janji Tidak Korupsi

sore (1)

Gerakan Antikorupsi (GAK) yang digagas sejumlah alumni perguruan tinggi mengusulkan agar setiap lulusan perguruan tinggi menyatakan janjinya ketika diwisuda untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mereka diusulkan mendatangani dokumen semacam paka integritas. Jika melakukan korupsi, lulusan perguruan tinggi itu harus berani mengembalikan gelar akademisnya.

“Sarjana baru yang baru dilantik, mereka harus membuat suatu janji yang menyatakan di mana pun mereka ditempatkan nantinya, mereka tidak korupsi. Ada keinginan bahwa mereka bersedia kalau terbukti korupsi, mereka mengembalikan gelar akademisnya,” kata Koordinator GAK yang juga alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Rudy Johannes di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Hari ini, sejumlah alumni perguruan tinggi mendeklarasikan GAK di Kampus UI Salemba. Deklarasi dihadiri sejumlah pengurus dan aktivis ikatan alumni perguruan tinggi, badan eksekutif mahasiswa, akademisi, dan sejumlah perwakilan organisasi antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hadir pula dalam deklarasi ini, mantan Ketua Badan pemeriksa Keuangan Anwar Nasution, sosiolog Imam Prasodjo, serta anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Betty Alisjahbana.

“GAK hadir bersama masyarakat untuk mendukung dan mengawal Trisula penanggulangan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta proses peradilan yang jujur, adil, tanpa tebang pilih dengan menjatuhkan vonis yang benar-benar memberikan efek jera, dan kemudian pelaksanaan hukumannya harus tuntas tanpa resmisi karena korupsi adalah kejahatan luar biasa,” kata Rudy.

Dalam acara tersebut, alumni sejumlah perguruan tinggi itu juga mendeklarasikan empat poin yang mendasari visi serta misi GAK. Poin pertama, pegiat GAK menyatakan bahwa korupsi menghambat pencapaian tujuan nasional sehingga harus dilawan seluruh elemen bangsa.

Kedua, pencegahan dan penindakan kourpsi tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Ketiga, kejujuran, integritas, dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai dari keluarga, serta harus ditunjung tinggi sebaagai basis penanggulangan korupsi, terutama korupsi yang dilakukan para pemimpin negeri. Poin keempat, pegiat GAK menyatakan bahwa persyaratan efektivitas penanggulangan korupsi adalah kuatnya Trisula, yakni Polri, Kejaksaan dan KPK yang bersih dari korupsi.

Penguatan Trisula tersebut juga harus didukung dengan penguatan lembaga lainnya, termasuk lembaga peradilan serta disertai dengan pelaksanaan hukum yang memberikan efek jera.

Betty Alisjahbana yang juga menjadi bagian GAK menuturkan bahwa gerakan itu berawal dari spontanitas alumni dan mahasiswa perguruan tinggi yang pernah berkumpul di Gedung KPK untuk memberikan dukungan kepada pimpinan KPK pada 18 Februari lalu. Ketika itu, hadir sejumlah perwakilan perguruan tinggi, di antaranya UI, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh November, dan UPN Veteran. Mereka ketika itu mendukung penyelamatan KPK, reformasi Polri, dan meminta upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dihentikan.

“Kita menyatakan keprihatinan ketika salah satu komisioner KPK dikiriminalkan. Sejak itu kegiatan kita bergulir, banyak bersamaan, banyak teman, salah satunya deklarasi di Bandung,” kata Betty.

Aksi GAK terus berlanjut, termasuk melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK. Pegiat GAK juga mengaku turut mengawal pembentukan Pansel KPK dengan mengajukan sejumlah nama dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada 25 Mei lalu. Kegiatan terus dilakukan dalam bentuk kajian akan korupsi di tanah air, diskusi, serta aksi lainnya.

kompas.com

—————————————————————————————————————————————–

Pemerintah Ajak Masyarakat Pantau Dana Desa Lewat LAPOR!

Kantor Staf Presiden turut memantau distribusi dan pemanfaatan dana desa melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Deputi bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Darmawan Prasodjo mengatakan LAPOR menjadi sarana agar masyarakat aktif memantau dana desa di daerahnya masing-masing.

“Sistem pengaduan masyarakat harus dibuat bukan seperti talking to the hand, sehingga penyelesaian masalah sampai benar-benar rampung,” ujar Darmawan melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Selasa (29/9).

Darmawan mengatakan masyarakat dapat melaporkan pemanfaatan dana desa di daerahnya melalui aplikasi telepon genggam, Twitter atau pesan singkat ke 1708.

Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menargetkan seluruh dana desa dapat terserap pada Desember mendatang.

Hingga September ini baru 80 persen atau Rp 16,57 triliun yang telah disalurkan ke rekening pemerintah kabupaten/kota.

Diketahui, pagu dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebanyak Rp 20,7 triliun sehingga masing-masing desa sedikitnya akan menerima dana desa sebesar Rp 254 juta.

Jumlah daerah penerima dana desa tahun 2015 adalah 434 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.093 desa.

cnnindonesia.com

—————————————————————————————————————————————–

Jogja akan Penuh Lampion

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-259, Jogja akan dipenuhi penjor lampion di jalan utama selama satu bulan, yakni dari 1 sampai 31 Oktober.

Kepala Bagian Humas Setda Jogja Tri Hastono mengatakan perayaan ulang tahun kali ini sengaja dibuat berbeda untuk membangun suasana Jogja punya hajat. “Kami sudah berkoordinasi dengan perkantoran maupun stakeholder terkait untuk memasang penjor lampion,” ujarnya, Senin (28/9/2015).

Diterangkannya, bentuk penjor lampion bebas selama tertera simbol HUT Jogja berupa gunungan menyerupai slogan Segoro Amarto dan terdapat angka 259.

Ia juga mengimbau kecamatan hingga kelurahan memasang penjor lampion. Menurutnya, bentuk sengaja dibebaskan supaya tidak membebani masyarakat.

Tri menyebutkan, rangkaian HUT dimulai pada 4 Oktober dengan grebeg pasar, 5 Oktber grebeg mall, 6 Oktober kenduri Jogja, dan puncak sekaligus hari jadi pada 7 Oktober dimeriahkan dengan pawai budaya.

harianjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =