FAST BREAK 6 DESEMBER 2017
FastBreak , December 6, 2017, Unisi Radio

E-Commerce Bakal Dikenai Pajak

Pemerintah Pusat saat ini sedang menggodok regulasi untuk mengumpulkan pajak dari para pelaku e-commerce atau perdagangan elektronik karena potensinya yang cukup besar.

“Pemerintah saat ini sedang menggodok aturan mengenai pajak e-commerce. Karena digital ekonomi harus ditangkap. Yang sudah ada provider seperti Google sudah membayar dan yang lainnya itu seperti apa?” ucap Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo di Hotel Royal Ambarrukmo, Selasa (5/12/2017).

Seperti halnya perdagangan konvensional yang dikenai pajak oleh Direktoral Jenderal Bea dan Cukai, niaga yang menggunakan platform digital juga mesti dikenakan hal yang sama. Sebab, pemerintah juga menyediakan dan mengawasi lalu lintas di dunia maya.

“Kalau beli e-book kena pajak enggak? harusnya kena. Unduhnya pakai Wifi. Wifi yang menyediakan aksesnya siapa? Kominfo [Kementerian Komunikasi & Informatika]. Walaupun tak terlihat tapi ada payment gateway-nya.”

Mardiasmo mengatakan, pajak dari e-commerce harus bisa ditangkap karena potensinya cukup besar. Untuk nilai pastinya, ia menyatakan saat ini juga sedang dibahas. “Pemerintah jangan mudah dibohongin.”

Jika ada pelaku perdagangan elektronik tidak mau membayar, menurutnya, pemerintah akan memberikan hukuman untuk mengurangi bandwidth perusahaan yang bersangkutan. Akhirnya usaha itu pun akan gulung tikar dengan sendirinya.

harianjogja.com

============================================================

Biro Perjalanan Umroh Ilegal di DIY Masih Marak

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY meminta masyarakat waspada dalam memilih biro penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU) karena masih ada PPIU ilegal yang tersebar di DIY.

“Setidaknya ada 25 biro umroh yang beroperasi di DIY tidak memiliki izin kantor pusat atau cabang,” kata Kasi Pembinaan Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag DIY Tulus Dumadi, dalam jumpa pers, Selasa (5/12/2017).

Tulus mengatakan, jumlah biro umroh ilegal tersebut merupakan hasil penelusuran melalui baliho, iklan, dan penawaran yang beredar di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendapat aduan masyarakat. Jumlah tersebut diakuinya sudah mulai berkurang dibanding hasil pendataan pada April lalu yang mencapai 45 biro umroh tidak berizin.

Dalam iklan dan penawaran umroh ilegal tersebut, kata Tulus, penyelenggara juga tidak segan menempel gambar tokoh agama untuk menarik perhatian jemaah, “Ternyata tidak semua tokoh agama yang fotonya ditempel itu konfirmasi atau bekerja sama dengan biro,” kata Tulus.

Tulus mengungkapkan, biro umroh ilegal tersebut menawarkan penawaran biaya di bawah standar. Menurut dia, biaya perjalanan umroh minimal dengan standar penginapan di hotel bintang tiga sekitar Rp19 jutaan. Jika ada yang menawarkan biaya lebih murah, menurutnya, patut dipertanyakan. Ia menginformasikan data biro perjalanan umroh dan haji bisa dilihat di website Kanwil Kemenag DIY.

harianjogja.com

========================================================

Kartu ATM Wajib Berlogo Nasional Per 1 Januari 2018

Bank Indonesia (BI) mewajibkan setidaknya satu kartu ATM/debit yang dikantongi masyarakat berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai 1 Januari 2018 nanti. GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.

Artinya, GPN memungkinkan kartu ATM/debit dari berbagai penerbit digesek melalui satu mesin Electronic Data Capture (EDC). Tak cuma itu, biaya transaksi pembayaran alias Merchant Discount Rate (MDR) juga menjadi lebih murah, maksimal satu persen. Selama ini, MDR dipatok paling sedikit 1,6 persen-2,2 persen.

Kartu berlogo burung garuda dengan kombinasi warna biru merah itu akan memroses transaksi elektronik domestik di dalam negeri. Dari sisi keamanan pun, data nasabah tidak akan ‘bocor’ ke luar negeri. Berbeda halnya jika prinsipal asing yang memroses transaksi dan mencatatnya di luar negeri.

“Dengan interkoneksi dan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia secara aman, berkualitas, serta efisien,” ujar Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Selasa (5/12).

Selain itu, sambung dia, GPN akan menyangga program strategis pemerintah, seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah secara nontunai, dan keuangan inklusif, dengan prinsip kehati-hatian.

Kendati wajib berlogo domestik, kartu ATM/debit dengan logo prinsipal asing, seperti Visa atau Mastercard masih diperbolehkan mejeng. Pasalnya, logo GPN cuma bisa dilakukan untuk transaksi dalam negeri.

“Ya, jadi kalau kita punya 3-4 kartu ATM/debit, minimal satu di antaranya harus berlogo domestik. Bagus kalau semuanya dengan logo GPN. Tapi, ya GPN hanya untuk transaksi di dalam negeri, tidak bisa jika digesek di luar negeri,” jelas Onny.

cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =