Fast Break 9 September 2015 jam 14.00
FastBreak , September 9, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Pemerintah Siap Cabut Izin Perusahaan Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan

Api berkobar membakar lahan warga di Kota Dumai, Riau, Senin (3/3). Kebakaran lahan dan hutan yang terus terjadi di Riau, kini telah mencapai luas sekitar 7.972 hektare dan asapnya mulai mencapai Singapura. ANTARA FOTO/FB Anggoro/ed/Spt/14.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), siap mencabut izin usaha pada perusahaan kehutanan yang kedapatan sebagai pelaku kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan, sebagai upaya merespon arahan Presiden tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan serta rakor tingkat menteri, kementerian telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 367 Tahun 2015 tentang Satgas Pengendalian Nasional, Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan.

Melalui SK ini, tambahnya, salah satunya nantinya akan dibentuk tim kerja untuk melakukan klarifikasi pelanggaran-pelanggaran izin yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami telah menetapkan klasifikasi sanksi terhadap (pelanggaran) perizinan ini dengan kategori ringan, sedang dan berat,” kata Siti di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Siti Nurbaya menyatakan, sanksi bagi pelanggaran yang masuk kategori ringan adalah membuat pernyataan tertulis, melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.

Sanksi untuk pelanggaran kategori sedang yakni dengan membekukan izin, memberikan denda serta kewajiban melakukan melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan. Kemudian mengumumkan kepada publik melalui media massa serta meminta maaf untuk tidak melakukan tindakan yang serupa kembali.

Sedangkan untuk pelanggaran kategori berat, tambahnya, selain ketentuan seperti di atas, juga dikenakan denda, dibawa ke pengadilan, blacklist atau masuk daftar hitam serta pencabutan izin usaha. “Selama ini meskipun (pelaku pelanggaran) diproses (secara hukum) namun tetap bisa menjalankan produksinya,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Siti, selain sanksi hukum atau pidana juga perlu diberikan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

Menyinggung besaran denda yang akan diberikan kepada perusahaan pelaku pelanggaran izin sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, Menteri LHK menyatakan menurut undang-undang antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar. “Namun demikian kami akan mengajak kalangan akademisi untuk melakukan penghitungan (denda yang pas),” kata dia.

Terkait upaya melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian sanksi pencabutan izin perusahaan yang melanggar tersebut, menurut Siti hal itu bisa saja dilakukan, karena pemberian izin juga dilakukan bupati maupun gubernur.

Menteri LHK menyatakan, pemberian sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan kehutanan namun juga perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan.

kompas.com

================================================================================

Kemenkumham dan BNN Akan Rehabilitasi 15.000 Pengguna Narkoba

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan merencanakan rehabilitasi kepada 15.000 pengguna narkoba di Indonesia. Menurut Menkumham Yasonna Laoly, dana rehabilitasi para pengguna narkoba berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015.

“Itu sudah kita bicarakan dengan kepala BNN yang lama (Komjen Anang Iskandar) dan sudah ditindaklanjuti sekarang dalam tahap assessment,” ujar Yasonna pada saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Yasonna mengatakan, saat ini kementerian tengah mempersiapkan pertemuan dengan Ketua BNN yang baru dilantik, Komjen Pol Budi Waseso untuk menindaklanjuti langkah tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah mempersiapkan dana sekitar Rp 1 triliun untuk merehabilitasi 100.000 pengguna narkoba di Indonesia.

“Itu anggarannya hampir 1 triliun saya tidak tahu persisnya, DIPA-(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)nya ada di BNN,” ujar Yasonna.

Yasonna menambahkan bahwa pengguna narkoba perlu direhabilitasi oleh BNN. Hal tersebut sebagai upaya untuk membina masa depan para pengguna, serta sebagai upaya para pengguna narkoba tidak mengkonsumsi narkoba kembali setelah bebas dari penjara.

“Pengalaman kita di lapas itu ya, kalau tidak rehabilitasi pas keluar sering jadi persoalan, tetap menjadi orang yang tidak selesai (masalahnya). Baru keluar beberapa bulan kemudian masuk lagi ditangkap lagi,” ujarnya.

Persoalan tersebut juga membuat pemerintah Indonesia terus menerus membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. Yasonna menyebutkan bahwa banyak lapas di berbagai macam daerah di Indonesia sudah kelebihan kapasitas daya tampung. Menurutnya, mayoritas penghuni lapas adalah pengguna narkoba.

“Diperkirakan ada 5 juta pengguna, sekarang isi lapas kita daya tampungnya 170.000 orang, itupun sudah over capacity, dan di kota-kota besar pada umumnya 50 persen penghuninya itu 60 persennya adalah pengguna narkoba. Jadi kan ini pendekatannya harus kita lakukan secara berbeda. Pengguna itu kan korban,” ujar mantan anggota DPR dari PDI-Perjuangan tersebut.

Sementara itu, kata Yasonna, saat ini Indonesia menjadi pasar sindikat narkoba Internasional karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak. Para pengedar narkoba perlu diberikan hukuman yang berat oleh aparat hukum untuk memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba, salah satunya melalui hukuman mati.

“Satu, dicegah masuknya. Dua, bandar-bandarnya ini harus dikasih kapok, dihukum seberat-beratnya. Ya seperti yang sudah kita lakukan sudah dua gelombang hukuman mati itu dilaksanakan, meskipun ada tentangan dari dunia internasional,” ujarnya.

Yasonna meminta aparat hukum terkait, seperti kepolisian maupun BNN, untuk bersikap tegas dan bersikap adil dalam memperlakukan pengguna dan pengedar narkoba. Menurut dia, saat ini para aparat hukum tidak bisa memilah pengguna narkoba maupun pengedar narkoba.

“Dalam data kami itu di seluruh Indonesia dari sekitar 55 ribu pengguna narkoba, hanya ada 844 pengguna, nah ini banyak pengedar. Ini ada apa, kan terbalik. Satu pengedar itu kan seharusnya penggunanya banyak orang. Jadi ada pengguna yang di-’pengedarkan’ begitu. Ini kan harus kita koreksi,” kata dia.

Persoalan selanjutnya, menurut Yasonna adalah perilaku para sipir lapas yang juga berperan sebagai pengedar narkoba. Menurutnya para sipir lapas tersebut semakin menghambat pemberantasan narkoba di Indonesia sehingga perlu ditindak secara tegas.

Pemerintah pun akan melakukan sejumlah langkah untuk memberantas perkembangan narkoba di Indonesia. Langkah tersebut terdiri dari tiga program. Pertama, penjagaan ketat perbatasan Indonesia oleh lembaga terkait seperti Keimigrasian. Kedua, memberikan hukuman yang berat terhadap para pengedar narkoba di Indonesia.

Sedangkan yang ketiga, menciptakan program pencegahan terhadap para generasi muda dan keluarga di Indonesia tentang penggunaan bahaya narkoba melalui sosialisasi di sekolah-sekolah.

kompas.com

================================================================================

Hari Ini Presiden Jokowi Luncurkan Paket kebijakan Ekonomi

Presiden Joko Widodo mengakui kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam tekanan ekonomi global. Untuk itu, hari ini pemerintah bersama Menteri Perekonomian Darmin Nasution akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi terobosan yang komprehensif agar Indonesia dapat segera keluar dari tekanan ekonomi.

“Hari ini saya bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi terobosan,” tulis Presiden Jokowi melalui akun Facebooknya Rabu (9/9/2015).

kata Jokowi, tujuan dari kebijakan ini tidak saja berupa stimulus bagi dunia usaha, tetapi juga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, terutama yang berpenghasilan rendah.

“Saya ajak semua kalangan untuk bahu membahu dalam membangun mesin ekonomi baru Indonesia, yang bisa dinikmati oleh semua,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan tiga paket kebijakan ekonomi secara bertahap. Tahap pertama akan diumumkan Presiden di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara.

“Presiden yang mengumumkan besok (hari ini-Red) . Jadi saya tidak bisa jelaskan dulu. Kata Presiden jangan diumumkan sekaligus,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Darmin menjelaskan, saat ini pihaknya tengah memilah paket kebijakan mana yang akan diumumkan Presiden besok, pekan depan dan seterusnya. Tiga paket itu terdiri atas kebijakan deregulasi investasi, kebijakan fiskal, atau kebijakan energi dan pangan.

metrotvnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 7 =