FASTBREAK 11 AGUSTUS 2017
FastBreak , August 11, 2017, Unisi Radio

DIY Jadi Lokasi Percontohan Produksi Garam, 3 Titik Disiapkan

Pemerintah siapkan tiga titik sebagai lokasi percontohan produksi garam DIY. Ketiga titik itu masing-masing berada di Nguyahan dan Sepanjang (Gunungkidul) serta di kawasan Samas (Bantul).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY Sigit Sapto Raharjo mengakui pihaknya kini tengah intens memantau kesiapan ketiga lokasi itu. Pihaknya berencana akan mengajukan usulan anggaran ratusan juta rupiah di pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2017 mendatang.

Anggaran itu, katanya, akan ia gunakan sebagai pengadaan sarana produksi, seperti misalnya pipa, pompa air, dan kain terpal. Pasalnya, dari hasil komunikasinya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar lokasi, tersendatnya produksi garam oleh masyarakat lantaran keterbatasan sarana-sarana produksi tersebut.

“Jika usulan kami disetujui, maka tahun ini juga produksi garam di tiga titik itu sudah bisa dimulai,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Rabu (9/8/2017).

Sementara terkait luasan, lantaran saat ini pihaknya baru menjadikan ketiga titik itu sebagai proyek percontohan, maka lahan yang dipakainya pun tak begitu luasan. Setidaknya 100-209 meter persegi, menurutnya cukup ideal untuk dijadikan proyek percontohan tersebut.

harianjogja.com

==========================================================

Antisipasi Pelanggaran, Balai Konservasi Borobudur Bakal Tambah Petugas di Zona I

Balai Konservasi Borobudur (BKB) bakal menambah jumlah petugas keamanan di Zona I Candi Borobudur, sebagai upaya menjaga dan mengawasi wisatawan agar tidak melanggar aturan. Rencana itu dicanangkan setelah seorang pengunjung tertangkap kamera memanjat pagar langkan candi untuk ber-selfie, beberapa waktu lalu.

Kepala BKB, Marsis Sutopo, mengatakan bahwa pihaknya memang membutuhkan tambahan petugas, mengingat selama ini banyak pengunjung yang mencuri-curi kesempatan untuk melanggar aturan di Zona I Candi Borobudur. Terlebih, ia mengaku tak ingin kejadian serupa seperti beberapa hari lalu terulang kembali.

“Rencana ini merupakan hasil evaluasi kami, setelah adanya foto wisatawan yang memanjat pagar langkan Candi Borobudur untuk selfie. Tidak bisa dipungkiri, kejadian-kejadian serupa terjadi beberapa waktu terakhir,” katanya.

Marsis menjelaskan, selama ini minimnya petugas membuat pengawasan menjadi tidak maksimal, sehingga memberi peluang bagi pengunjung untuk mengindahkan aturan. Menurutnya, jumlah petugas yang ada saat ini, tidak sebanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur, baik di masa liburan, maupun hari-hari biasa.

Dipaparkan olehnya, saat ini terdapat 19 petugas yang berjaga dalam setiap shift-nya. Pembagian shift itu sendiri dimulai pukul 06.00-12.00 WIB, 12.00-18.00 WIB, 18.00-24.00 WIB, 24.00-06.00 WIB. Berdasar hasil evaluasi, jumlah tersebut masih jauh dari ideal, mengingat setiap shift seharusnya diisi 40 petugas.

“Terus terang kami sering kewalahan mengawasi dan melayani wisatawan, terutama saat masuk peak season, jumlahnya bisa mencapai ribuan, Mau tidak mau, jumlah petugas harus ditambah, harus ideal,” ungkapnya.

tribunjogja.com

============================================================

Pemerintah Akan Pantau Transaksi E-Commerce

Pemerintah akan memantau para pelaku, transaksi, volume, hingga nilai penjualan dari aktivitas bisnis perdagangan dalam jaringan (online). Aktivitas perdagangan online (e-commerce) yang akan dipantau baik yang berupa layanan marketplace maupun pedagang yang memiliki situs mandiri.

Pemantauan aktivitas bisnis e-commerce ini dilakukan agar pemerintah bisa memperhitungkan seluruh aspek perdagangan di dalam negeri. Pengawasan ini juga ingin menghitung perdagangan yang berasal dari Indonesia namun menyasar pasar internasional. Sehingga, perdagangan tersebut bisa terekam dan diperhitungkan sebagai perdagangan nasional.

Selain itu, e-commerce diperkirakan akan memiliki potensi besar di masa mendatang. Sehingga, pemerintah ingin agar opsi perdagangan modern ini bisa diatur dengan baik dalam sebuah kebijakan dan landasan hukum.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pemantauan ini merupakan salah satu inisiatif tambahan yang dituangkan dalam penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan e-commerce. Roadmap e-commerce ini dilandasi dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Perpresnya sudah ditandatangani Presiden. Saya belum dapat salinannya tapi sudah diundangkan. Jadi, kami bisa jalankan itu. Siapa yang mencatat itu (transaksi e-commerce), yang diminta pimpin itu Kominfo,” ujar Rudiantara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (9/8).

Pantau bersamaPemantauan ini akan dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Meski demikian, untuk pencatatan transaksi e-commerce, Kemenkominfo tak akan memantau sendiri. Menurut Rudiantara, pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

“Nanti dengan Kemenkeu, karena ada aspek cukai dan pajak. Lalu, dengan BI dan BPS, karena itu sama dengan ekspor. Berapa nilai terhadap neraca perdagangan,” terang Rudiantara.

Khusus untuk BI, Rudiantara bilang, data yang terhimpun nanti akan dikaitkan dengan gerbang pembayaran nasional (National Payment Getaway/NPG) yang merupakan ranah BI. Sayangnya, menteri yang akrab disapa Chief RA ini masih enggan menjelaskan lebih detail terkait pengelolaan data tersebut di ranah BI.

Pasalnya, seluruh hal tersebut masih di tingkat koordinasi antar K/L (Kementerian dan Lembaga) dan juga para pelaku e-commerce nasional. “Pemerintah dan BI butuh informasi ini. Jadi, tidak lagi nanti pemerintah bikin sistem. Justru kita ingin kerja sama dengan teman-teman dari Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya,” jelasnya.

Namun, ketika seluruh koordinasi selesai, ia bilang, kementeriannya akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang ditargetkan bisa terbit pada akhir tahun ini, sehingga bisa berlaku mulai tahun depan.

cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 18 =