FASTBREAK 11 OKTOBER 2017
FastBreak , October 11, 2017, Unisi Radio

Sultan rencanakan perda pembatasan alih fungsi lahan Yogya

Sri Sultan Hamengkubuwono X berencana mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur pembatasan alih fungsi lahan di Yogyakarta.

“Pembatasan itu harus ada. Alih fungsi lahan. Saya punya cara, yakni membuat perda minimal 35 ribu tanah tidak bisa alih fungsi selama 10 tahun karena itu untuk memenuhi kebutuhan sektor pangan,” kata Sri Sultan Hamengkubuwono X di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY 2017-2022 di Istana Negara.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tahun 2015, jumlah luas sawah di DIY 55.425 hektare, bukan sawah 186.821 hektare dan luas lahan bukan pertanian 76.334 hektare.

Meningkatnya jumlah penduduk di Yogyakarta menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, yaitu setiap tahun sekitar 200 hektare lahan pertanian berubah fungsi, sebagian besar digunakan untuk lahan properti.

“Kedua, kami punya problem besar bagaimana kami akan membatasi (alih fungsi) karena lahan untuk izin mall, hotel dan sebagainya itu kan di kabupaten/kota karena otonomi daerah. Maka kami mencoba, saya hanya bisa mengimbau, membangun dialog dengan bupati/wali kota, sudahlah, untuk sementara ini hentikan dulu untuk hotel, otomatis termasuk mall. Yang mau beli itu ya siapa?” ungkap Sri Sultan.

Atas saran tersebut, menurut Sri Sultan, bupati dan wali kota pun melakukan moratorium alih fungsi lahan.

Sedangkan terkait praktik tambang pasir besi di daerah Kulon Progo, menurut Sultan, juga sudah tidak ada lagi.

“Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi tambang pasir karena sekarang saya sudah tidak mengizinkan pasir besi diambil konsenratnya, itu tidak boleh tapi harus ada smelter atau industri yang mengolah karena di situ nilai tambahnya, kalau ambil konsentrat hanya merusak lingkungan saja,” kata Sri Sultan.

Begitu juga demonstrasi di dekat lokasi pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo juga sudah selesai.

Pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Presiden 107/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.

Keduanya juga mengucapkan sumpah jabatan yang lebih dulu dibacakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Presiden Joko Widodo.

Tampak hadir sejumlah pejabat negara seperti Ketua DPD Oesman Sapta Oedang, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, istri Sultan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Paku Alam Gusti Kangjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam serta para anggota DPRD DIY.

antaranews.com

=====================================================================
Akprind minta maaf atas kebohongan Dwi Hartanto

Rektor Institut Sains dan Teknologi (IST) Akprind Yogyakarta Amir Hamzah meminta maaf atas kebohongan yang dilakukan mahasiswa doktoral Delft Technische Universitet, Belanda, Dwi Hartanto yang merupakan lulusan program strata satu institut tersebut.

“Selaku almamater Dwi Hartanto, kami memohon maaf atas tindakan tidak terpuji salah satu alumni kami itu, meskipun yang bersangkutan sempat tidak mengaku sebagai alumnus IST Akprind,” kata Amir di kampus IST Akprind Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, Dwi Hartanto yang melakukan kebohongan informasi terkait sepak terjangnya di dunia penelitian hingga sempat dijuluki “The Next Habibie” merupakan lulusan program strata satu (S-1) IST Akprind pada 2005.

“Dwi Hartanto adalah benar salah satu lulusan Akprind tahun 2005 dengan predikat cumlaude IPK 3,88. Dwi dinyatakan lulus dari Fakultas Teknik Informatika pada 15 November 2005 dan diwisuda pada 26 November 2005,” kata Amir.

Dwi yang menulis skripsi berjudul “Membangun Robot Cerdas Pemadam Api Berbasis Algoritma Kecerdasan AAN (Artificial Neural Network)” merupakan lulusan terbaik pada wisuda tersebut dan mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ia mengatakan, terkait kebohongan yang telah dilakukan Dwi, pihak kampus tidak akan memberikan sanksi seperti pencabutan ijazah mengingat tindakan tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan lulus, dan tidak berkaitan dengan hal akademik selama menempuh pendidikan di Akprind.

“Kami tidak akan memberikan sanksi pada Dwi, kecuali kalau nanti, misalnya, diketahui skripsinya plagiat, maka kami bisa memberikan sanksi berupa pencabutan ijazah yang bersangkutan,” kata Amir.

Ia mengemukakan, selama ini Akprind selalu mengedepankan asas kejujuran dalam proses perkuliahan di kampus. Dalam proses perkuliahan mahasiswa sejak awal hingga lulus, Akprind mengedepankan “soft skill” baik kejujuran, etika maupun norma.

“Kami berharap Dwi bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri ke depan. Kasus itu diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi Dwi dan masyarakat Indonesia khususnya akademisi dan peneliti,” kata Amir.

Sebelumnya, melalui surat tertulis Dwi Hartanto mengakui kebohongannya, dan menyampaikan permintaan maaf atas kebohongan yang telah dilakukannya selama ini.

Dwi mengaku tidak pernah berprestasi seperti apa yang dikatakannya. Dwi juga mengaku bahwa dirinya bukan perancang Satellite Launch Vehicle dan tidak pernah membuat roket bernama TARAV7s (The Apogee Ranger versi 7s).

antaranews.com

=========================================================================

Mulai Tahun Depan, Nilai Manfaat Akan Dibagi untuk Jemaah Haji Tunggu

Mulai tahun 2018, nilai manfaat atau pengembalian dana haji tidak akan dialokasikan seluruhnya untuk dana operasional jemaah haji. Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) Anggito Abimanyu menjelaskan, sebelumnya sebagian besar nilai manfaat dipergunakan untuk biaya operasional jemaah haji.

“Mulai tahun depan, nilai manfaat tidak boleh dimanfaatkan semuanya untuk operasional. Karena (nilai manfaat) ini termasuk milik jemaah haji yang belum atau menunggu berangkat,” kata Anggito, dalam sosialisasi BPKH, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2017).

Nilai manfaat akan dialokasikan untuk tiga hal. Yakni operasional haji, virtual account untuk jemaah haji tunggu, dan biaya operasional BPKH. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji mengamanatkan BPKH untuk mewajibkan setiap calon jemaah haji untuk memiliki virtual account.

Adapun virtual account tersebut nantinya akan mencatat jumlah setoran uang dan nilai manfaat atau return yang diperoleh setiap bulannya dari hasil invetasi yang dilakukan BPKH. Jumlah keuntungan atau return yang diterima calon jemaah haji dari hasil investasi BPKH tersebut akan berbeda-beda. Angka yang didapat sesuai dengan jangka waktu lamanya calon jemaah haji menabung.

“Kewajiban para BPS (Bank Penerima Setoran Haji) terpilih untuk membuat virtual account, akan meningkat 40 persen pada tahun 2022. Jadi jemaah tunggu sekian tahun (untuk berangkat haji akan) mendapatkan manfaat, yang sekarang ini sama sekali tidak mendapatkan nilai manfaat,” kata Anggito.

Besaran nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk operasional haji pada tahun 2018 sebesar 80 persen dan akan berkurang menjadi 60 persen pada tahun 2022. Kemudian alokasi untuk virtual account sebesar 20 persen pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 40 persen pada tahun 2022. Sedangkan alokasi untuk biaya operasional BPKH, maksimal sebesar 5 persen.

Adapun target pengembalian yang akan dipakai untuk operasional jemaah haji tahun ini sebesar Rp 5,5 triliun. BPKH menargetkan peningkatan nilai manfaat sebesar Rp 1 triliun tiap tahunnya. Anggito menyebut, target tersebut termasuk tidak besar. Mengingat BPKH baru terbentuk dan masih mempelajari kondisi pasar serta potensi investasi langsung. Sedangkan target pengembalian atau nilai manfaat dana haji tahun 2018 sebesar Rp 6,7 triliun dan Rp 10,5 triliun pada tahun 2022.

kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =