FASTBREAK 12 OKTOBER 2017
FastBreak , October 12, 2017, Unisi Radio

Menag berharap Indonesia 10 besar produsen halal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap Indonesia bisa masuk dalam 10 besar negara produsen halal dunia.

“Dalam proyeksi ke depan pemerintah menginginkan Indonesia bisa masuk kategori 10 besar negara produsen halal dunia,” kata Lukman di acara peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan salah satu upaya agar Indonesia masuk 10 besar produsen halal dunia versi Global Islamic Economy Indicator 2017 adalah dengan pengaturan tata kelola yang baik untuk Jaminan Produk Halal (JPH).

Saat ini, kata dia, pemerintah telah meresmikan BPJPH yang nantinya menjadi titik tolak perbaikan daya saing produk halal.

“Saya yakin hal itu akan tercapai dengan adanya dukungan, kerja sama, sinergitas dan kebersamaan semua pihak. Pesan Alquran tentang konsumsi produk halal merupakan pesan universal untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya,” kata dia.

Di bidang lain terkait JPH, Global Islamic Economy Indicator 2017 juga merilis Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat nomor satu di dunia dalam belanja makanan halal.

Di sektor pariwisata halal, Indonesia berada di urutan nomor lima di dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal serta keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat keenam dan kesepuluh di dunia.

BPJPH sebagai badan pemerintah untuk menyelenggarakan JPH, lanjut dia, agar menjadi pemicu kebangkitan industri halal dan menggairahkan perkembangannya di Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap BPJPH segera mengkonsolidasikan tugas dan fungsi badan ini baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global,” tutur Lukman.

Menag meminta pelayanan sertifikasi dan pengawasan BPJPH terhadap produk halal menerapkan secara konsisten prinsip integritas, transparansi dan menghindari segala macam pungutan liar dan gratifikasi.

Badan yang lahir berdasarkan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kata dia, juga harus proaktif melakukan penguatan basis kerja sama dan pengembangan diplomasi halal, baik pada level nasional maupun global.

Penguatan kerja sama itu, menurut Lukman, antara lain dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kerja sama dengan LPH, misalnya bisa dilakukan dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Sedangkan kerja sama BPJPH dengan MUI, dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

“Pascaberoperasinya BPJPH kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal,” ujarnya.

antaranews.com

====================================================================

Pengguna wajib registrasi kartu seluler mulai Oktober

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan baik calon pelanggan kartu seluler (kartu perdana) maupun pelanggan lama kartu seluler untuk melakukan registrasi demi ketertiban dan validnya data pengguna.

Dimulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga.

“Yang pasti 31 Oktober dimulai, tidak bisa tidak,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan registrasi kartu tersebut akan divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selama ini, menurut dia, data kartu seluler tidak bisa membaca data pelanggan yang sebenarnya. Padahal program registrasi nomor tersebut telah dilakukan sejak 2005. Namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Saat ini, diperkirakan ada 360 juta nomor kartu seluler beredar sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta. Sementara data satu penduduk dengan satu ponsel diperkirakan ada 170 juta. Data kartu seluler yang tidak tervalidasi membuat perilaku masyarakat juga tidak berubah, dan tidak bisa melihat data pelanggan sebenarnya.

“Masyarakat beli paket, terus buang, beli paket terus buang, tapi kita punya lost opportunity,” katanya.

Dengan registrasi yang telah tervalidasi, menurut dia, akan muncul peluang tumbuhnya industri yang lebih sehat dan lebih baik seiring data pelanggan yang berkualitas. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, registrasi kartu seluler yang divalidasi dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil akan menjadikan tata kelola yang lebih tertib.

Ia memastikan, pihaknya siap melayani untuk akses validasi data di dinas kependudukan catatan sipil. Ia mengatakan kemampuan akses data di Kemenetrian dalam Negeri mampu melayani hingga 100 transaksi per detik, sehingga diharapkan dalam empat bulan, registrasi kartu seluler dapat selesai.

Ia menambahkan, hingga saat ini, pihaknya telah melayani sebanyak 36 juta akses NIK dari para penyedia layanan telekomunikasi. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Infromatika Kementerian Komunikasi dan Informatika M Ramli mengatakan pelanggan kartu seluler yang tidak melakukan registrasi akan diberikan sanksi secara bertahap.

Bila sampai dengan 28 Februari 2018 belum melakukan registrasi, maka diberi waktu 15 hari, bila tidak maka akan diblokir untuk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar. Kemudian 15 hari berikutnya belum mendaftar akan diblokir tidak bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet.

Sementara untuk layanan registrasi tersebut, pelanggan cukup melakukan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK# untuk kartu perdana. Sedangkan pelanggan lama, maka dapat melakukan registrasi dengan format ULANG#NIK#NomorKK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini).

Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1×24 jam. Pelanggan dapat mengunjungi gerai-gerai layanan operator.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, sebelumnya registrasi telah dilakukan pelanggan namun belum ada validasi dari Dukcapil, sehingga seringkali data yang dimasukkan asal-asalan. Untuk itu, melalui upaya ini maka pelanggan tidak lagi bisa sembarangan memasukkan datanya.

“Kita tidak bisa lagi memasukkan data sembarangan karena diminta NIK dan KK yang memiliki nomor yang unik dan hanya satu. Diharapkan sampai Februari memiliki data-data yang benar-benar valid. Ini tonggak database yang bisa dipercaya,” katanya.

Sementara itu, penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

antaranews.com

===========================================================================

Yogyakarta mengurangi jumlah tempat pembuangan sampah sementara

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengevaluasi keberadaan tempat pembuangan sampah sementara, termasuk akan menutup di beberapa titik untuk mengurangi jumlahnya.

“Sejumlah pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menutup tempat pembuangan sampah (TPS) sementara di antaranya kondisi lalu lintas di sekitar lokasi pembuangan serta jarak dengan tempat pembuangan lain,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Suyana, DLH Kota Yogyakarta baru saja menutup dan membongkar satu tempat pembuangan sampah sementara yang berada di sekitar SMA Bopkri Satu.

TPS tersebut ditutup karena proses pengambilan sampah menyebabkan kemacetan lalu lintas. TPS berada tepat di tepi jalan.

Suyana menjelaskan, volume kendaraan saat TPS tersebut dibangun tidak sepadat kondisi lalu lintas saat ini sehingga proses pengambilan sampah tidak menyebabkan kepadatan lalu lintas.

“Dulu, petugas kami bisa melakukan pengambilan sampah sekitar pukul 07.00 WIB. Tetapi, lalu lintas di sana sudah mulai ramai sejak pukul 06.00 WIB. Jika ada truk yang mengambil sampah akan menyebabkan kepadatan lalu lintas,” katanya.

Warga yang biasanya memanfaatkan TPS tersebut untuk membuang sampah diarahkan untuk memanfaatkan TPS yang berada di Langensari karena jaraknya tidak terlalu jauh.

“TPS di Langensari sudah kami perbesar sehingga mampu menampung lebih banyak sampah,” kata Suyana.

Pada awal tahun, DLH Kota Yogyakarta juga sudah menutup dua TPS yang berada di sisi utara Stasiun Tugu.

“Kami sekarang sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan TPS di timur Embung Langensari. Kemungkinan juga akan ditutup dan warga diarahkan membuang sampah ke TPS Langensari,” katanya.

Saat ini, di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 140 TPS. Proses pengambilan sampah disesuaikan dengan daya tampung TPS. “Ada yang cukup satu kali sehari, tetapi ada pula yang harus dilakukan pengambilan sampah hingga lima kali dalam sehari seperti TPS di sekitar Stadion Mandala Krida,” katanya. Sampah dari TPS akan dibawa ke TPA Piyungan.

Sedangkan untuk mengantisipasi keluhan warga di sekitar TPS, Suyana mengatakan, DLH rutin melakukan pembersihan dan penyemprotran TPS setiap dua pekan sekali.

“Kami lakukan pembersihan dan penyemprotan dengan menggunakan cairan pembersih. Lantai TPS pun sudah menggunakan keramik, bukan lagi batu bata sehingga tidak menyerap cairan sampah,” katanya.

antaranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + sixteen =