UII Gelar Seminar Nasional BPJS Dalam Prespektif Syariah
News , August 26, 2015, Unisi Radio

Unisi Radio Jogja: Campus Reporting News

uii (2)

Munculnya pernyataan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak sesuai syariah belum lama ini telah membuat situasi kebingungan di kalangan masyarakat. Keberadaan BPJS dinilai tidak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba. Kondisi kebingungan tersebut tampak bagaimana sikap yang ditunjukkan masyarakat baik yang telah terdaftar maupun yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS. Situasi ini dinilai banyak pihak harus segera ada solusi.

“Situasi seperti ini kiranya perlu segera diberikan pencerahan. Bila melihat kondisi masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam, kiranya pemerintah perlu mengakomodir BPJS yang mengedepankan prinsip syariah,” demikian seperti ditututurkan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc. saat membuka Seminar Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Prespektif Syariah di Auditorium Abdul Kahar Muzakkir UII, Selasa (25/8).

Seminar Nasional yang di inisiasi oleh UII bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Yogyakarta dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Yogyakarta ini berlansung  dua sesi, dengan menghadirkan sejumlah pakar di bidang terkait. Hadir sebagai pemateri  Dirjen Perlindungan & Jaminan Sosial Kemensos Republik Indonesia, Dr. Andi ZA. Dulung, Direktur RSUP Dr. Sardjito, Dr. M. Syafak Hanung, Sp.A., Ketua IAEI Yogyakarta, Prof. Masyhudi Muqorobin, Irfan Syauqi Beik, Ph.D.serta Priyonggo Suseno, SE, M.Sc. dan Zairin Harahap, SH, M.Si dari UII.

Di sampaikan Dr. Harsoyo, terlebih bila memaknai kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara. Perhatian akan layanan kesehatan tentunya sangat di nanti-nanti oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah. Dipaparkan Dr. Harsoyo, bila melihat angka kemiskinan sesuai data September 2014, menunjukkan bahwa 27,73 juta atau 11% dari total penduduk Indonesia masih tergolong miskin. “Angka ini menunjukkan masalah fasilitas kesehatan bagi masyarakat sangat perlu untuk diperhatikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Dr. Harsoyo, pertanyaan lain juga muncul bagaimana kewajiban keikutsertaan BPJS bagi Perguruan Tinggi (PT) saat ini. Dalam Undang-Undang BPJS, disebutkan kewajiban kepesertaan dilaksanakan dengan pentahapan yang secara teknis diatur lewat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. “Perpres ini mengatur badan usaha skala besar, menengah dan kecil termasuk BUMN/BUMD harus mendaftarkan diri dan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.  Sementara PT bukan termasuk dalam kategori badan usaha tersebut,” paparnya.

Sementara itu Dr. Andi ZA. Dulung dalam materinya menyampaikan, kehadiran BPJS Kesehatan adalah sebagai wujud kewajiban negara untuk  melindungi dan menjamin hak warga negaranya dalam memperoleh derajat kesehatan yang tinggi, sesuai dgn UUD, UU, Nawacita dan kesepakatan UHC. Menurutnya, Sebagai salah satu indikator penanggulangan kemiskinan, maka implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS  untuk keluarga miskin dan tidak mampu sangat signifikan mendorong pencapaian pengurangan angka kemiskinan.

Sementara dari tinjauan hukum disampaikan Zairin Harahap, SH, M.Si, sanksi administratif hanya dapat diterapkan bagi Pemberi Kerja belum mendaftarkan Pekerjanya dan setiap orang yang belum mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS sampai batas waktu yang ditentukan. Sementara, UU BPJS baru mengatur batas waktu bagi Pengusaha dan setiap orang belum mencakup antara lain badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaran pendidikan (formal).

Sedangkan, sanksi pidana menurutnya hanya dapat diterapkan bagi Pemeri Kerja yang telah mendaftarkan Pekerjanya dan menarik iuran, namun iuran itu tidak disetorkan kepada BPJS. “Oleh karena itu, Pemberi Kerja yang yang belum mendaftarkan Pekerjanya dan belum menarik iuran kepada Pekerjanya otomatis tidak dapat dikenakan sanksi pidana,” paparnya.

uii.ac.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =