Fast Break 19 April 2016 jam 17.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Bulan Ini Batas Akhir Pengajuan Formasi CPNS 2016

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan akan membuka beberapa formasi tertentu untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016. Formasi tersebut seperti tenaga pengajar, tenaga medis dan beberapa lain.

Sebagai langkah awal, Kementerian PANRB tengah melakukan proses pengumpulan formasi dari masing-masing daerah. Untuk itu, Kementerian PANRB mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk secepatnya menyelesaikan pengisian e-formasi.

“Batas waktu pengisian e-formasi hingga akhir April 2016,” ujar Asisten Deputi Perencanaan dan Sistem Informasi SDM Aparatur Kementerian PANRB Subowo Djoko Widodo dalam keterangannya, Selasa (19/4/2016).

Jika sampai batas waktu yang ditetapkan masih terdapat daerah yang belum mengisi e-formasi dengan benar, atau masih di bawah 50 persen, maka daerah tersebut tidak akan mendapatkan formasi CPNS untuk 2016 ini.

Subowo menambahkan, beberapa waktu lalu Kementerian PANRB telah menggelar rapat dengan sejumlah daerah yang pengisian e-formasi masih di bawah 50 persen. “Dengan cara itu kami mendorong pemerintah daerah yang belum melakukan pengisian e-formasi untuk segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Melalui rapat tersebut, Kementerian PANRB dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi di daerah yang membuat pengisian aplikasi e-formasi masih banyak yang di bawah 50 persen. Kementerian PANRB pun mencoba mencarikan solusi atas kendala yang membuat suatu daerah belum sepenuhnya melakukan pengisian.

Seperti diketahui aplikasi e-formasi sudah diterapkan Kementerian PANRB sejak tahun 2014. Seluruh instansi pemerintah yang mengajukan permohonan tambahan formasi CPNS tidak lagi menggunakan cara manual dengan datang ke Kementerian PANRB, namun harus dapat melalui aplikasi e-formasi.

Dalam rapat perencanaan beberapa waktu lalu diketahui, ada beberapa pemerintah daerah yang belum melakukan pengisian e-formasi disebabkan jaringan internet di wilayahnya yang tidak baik. Namun ada juga masalah lain, seperti pegawai yang diganti, dan lain-lain.

liputan6.com

===============================================

Kekhasan Arsitektur Yogya Bakal Dihidupkan Lagi

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DIY mencoba membuat skema grand desain arsitektur di Yogyakarta yang akan dikomunikasikan dengan Pemda DIY maupun stakeholder terkait. Sebelumnya Pemda DIY memang telah memiliki desain yang baru terbatas lokalitas yaitu Kawasan Malioboro atau Kraton Yogyakarta, namun belum secara keseluruhan.

“Kita ingin tata ruang ini lebih luas yang dibagi per fraksial mulai dari Kawasan Malioboro kemudian menyusul penataan ruang kawasan lainnya. Yuk kita gali bersama arsitektur Yogyakarta ini seperti apa?,” imbuh Ketua IAI DIY, Arief Heru Swasono, Senin (18/04/2016).

Lebih lanjut diungkapkan Arief, tata ruang keistimewaan yang akan ditonjolkan yaitu ciri khas bangunan di DIY yang majemuk seperti bangunan bertipologi vernakular di Kotagede, kolonial di Kotabaru, Kampung Pecinan di Malioboro kemudian konsistensi dalam membangun dan kearifan lokal yang menjadi pijakan. Identitas bangunan ini diupayakan terjaga dan tidak hilang nantinya, termasuk kekhasan arsitektur di DIY.

“Keunikan DIY mempunyai berbagai kualifikasi bangunan heritage sehingga majemuk mulai daro candi, vernakular, kolonial, pecinan yang belum tentu tiap kota punya. Hal ini justru menjadi kelebihan Yogyakarta disamping Kraton Yogyakarta yang telah menjadi magnet tersendiri,” tandasnya.

krjogja.com

============================================
Program pemerintah berhasil turunkan kesenjangan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim program-program pemerintah, khususnya untuk masyarakat kelas bawah, telah menurunkan tingkat kesenjangan di negeri ini.

“Alhamdulillah, sebenarnya jadi lebih baik (tingkat kesenjangan). Salah satunya karena program pemerintah yang spesifik tentang itu,” kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil usai membuka Business Working Group di Jakarta, Selasa.

Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.

Rasio gini adalah indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1, yang berarti semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan dalam masyarakat

Menurut Sofyan, intervensi pemerintah seperti bantuan langsung tunai, BPJS Kesehatan, pendidikan, serta pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga murah, dapat dirasakan oleh kelompok kelas bawah.

“Itu semua menguntungkan kelompok kelas bawah, yang nanti akan meningkatkan share (pendapatan) kelompok tersebut,” ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, menurunnya rasio gini juga tidak lepas dari masyarakat kelas atas yang pendapatannya tidak terlalu tinggi dan cepat.

antaranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 4 =