Fast Break 4 April 2016 jam 14.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja: Fast Break

Indonesia akan tandatangani Perjanjian Iklim Paris

Indonesia akan menandatangani Perjanjian Iklim Paris (Paris Agreement) di New York, Amerika Serikat, pada 22 April 2016, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi.

“Yang di New York, sudah ada keputusan politik, akan signing,” kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin di Jakarta, Minggu.

Sejauh ini, dia mengatakan komitmen berbagai negara untuk menandatangani Perjanjian Iklim Paris yang sepakat menahan peningkatan suhu bumi kurang dari dua derajat celsius di New York cukup baik. Berita terbaru menyebutkan Amerika Serikat dan Tiongkok akan menandatangani perjanjian yang dihasilkan di Konferensi Tingkat Tinggi tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) 21 Paris.

Pernyataan politis, menurut dia, telah dikeluarkan para kepala negara dan pemerintahan berbagai negara di Paris, dan sejauh ini mereka tetap berkomitmen untuk menandatangani Perjanjian Iklim Paris di New York. “Bahkan Amerika Serikat dan Tiongkok akan signing dan mempercepat ratifikasi”.

antaranews.com

=====================================================

Kapasitas Penyimpanan CCTV di Candi Borobudur Terbatas Dua Minggu

Balai Konservasi Borobudur (BKB) menyatakan perlunya untuk menambah kapasitas penyimpanan pada perangkat Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di Candi Borobudur. Sejauh ini, pemantauan dari perangkat ini hanya bisa didownload untuk dua minggu.

“Jadi kapasitas yang kami punya hanya 4 terabyte. Video yang terekam hanya bisa didownload selama dua minggu,” ujar Kepala BKB, Marsis Sutopo kepada Tribun Jogja, belum lama ini.

Kapasitas terbatas inilah, ujar Marsis yang perlu dievaluasi. Pasalnya, hal ini sempat membuat pihaknya kesulitan untuk melacak video aksi parkour ngawur yang sempat menuai kecaman dari khalayak akhir-akhir ini.

Dia menyebutkan, jika memang nantinya ada penambahan perangkat dan kapasitas, maka, akan jauh lebih membantu pemantauan Candi Borobudur. Kemajuan teknologi, dimana setiap orang bisa memiliki alat perekam gambar ataupun kamera menjadi sebuah tantangan bagi pihak BKB.

Pasalnya, sejauh ini, kemajuan teknologi ini sering dipergunakan wisatawan dengan bebas untuk mengabadikan momen dan selfie mereka. “Kami tentu saja harus mengevaluasi hal ini. Kecanggihan digital ini harus kami kaji dengan upaya kami untuk melestarikan candi Borobudur, ” paparnya.

Ungkapan dari Marsis ini salah satunya ditujukan untuk menganalisa pembuatan video parkour yang diduga dibuat tanggal 18 Februari silam.

Dimana, dengan kamera yang diduga sangat kecil merekam aksi Pasha, seorang model parkour untuk beraksi melompat dan menginjak batuan candi yang bernilai historis ini.

tribunjogja.com

===========================================================

Mayoritas Anggota DPRD DIY dan Sejumlah Pejabat Belum Lapor Kekayaan

Berdasar data dari KPK, hampir seluruh anggota DPRD DIY periode 2014-2019 belum melaporkan kekayaannya melalui mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pun pimpinan DPRD DIY di periode tersebut belum ada yang mengupdate kekayaannya.

Sementara di Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, hampir seluruh pejabat eselon II telah melaporkan. Hanya beberapa pejabat saja yang belum pernah melapor kekayaannya. Menurut mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, hal itu dikarenakan tak ada sanksi bagi pejabat yang tak melaporkan kekayaan.

“DPR harusnya mendorong pemerintah pusat mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Di Perpu itu harus diatur, bagi yang tidak melapor dalam kurun waktu sekian, diberi sanksi,” kata Busyro, sapaan akrabnya kepada Tribun Jogja, Minggu (3/4/2016).

Dia menambahkan, jika DPR RI tak memiliki itikad baik untuk mendorong pemerintah menerbitkan Perpu tersebut, maka rakyat harus diedukasi. Dalam artian, jika pejabat di sekelilingnya memiliki kekayaan yang tidak wajar saat menjabat, masyarakat disarankan melapor ke KPK.

Menurut Guru Besar FH UII ini, LHKPN memiliki peran yang amat penting bagi pencegahan tindak pidana korupsi.
Sebab, LKHPN dapat dijadikan data primer untuk melakukan tracking data kekayaan pejabat terkait. Jika kekayaan naik secara signifikan saat menjadi pejabat, maka KPK dapat mencurigai.

“Ini program KPK sesungguhnya, mendorong masyarakat untuk melapor kekayaan tidak wajar pejabat. Masyarakat harus berpartisipasi maksimal,” ungkap Busyro.

tribunjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − eighteen =