FASTBREAK 18 APRIL 2018

FastBreak

Pemkot Jogja Ajukan Tambahan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Senilai Miliaran Rupiah

Menurut survei Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Jogja masih dibawah standar yaitu 20%. Oleh karena itu, untuk memenuhi target RTH sebesar 30% dari total luas Kota Jogja, Pemkot Jogja mengajukan tambahan RTH Privat (RTHP) yakni ruang terbuka hijau milik pribadi untuk dibeli Pemkot Jogja menggunakan APBD Perubahan 2018.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja Hari Setya Wacana mengatakan, nantinya tambahan pengadaan tanah akan digunakan untuk ruang anak dan fasilitas umum.

“Kami mengajukan tambahan pengadaan [pembelian] sebanyak lima RTH Privat dalam APBD-P, total nominal yang diajukan sekitar Rp4 Miliar,” kata Hari kepada Harianjogja.com, Selasa (17/4/2018).

Hari mengatakan, beberapa tanah tambahan berlokasi di Pakuncen, Tegalrejo, Umbulharjo dan Jetis. Rata-rata luas tanah yang akan diajukan di APBD-P sebesar 500 meter persegi. Sehingga apabila terealisasi dapat menambah RTH (terdiri dari RTH Privat dan RTH Publik) Kota Jogja sebesar 2.000 meter persegi.

Hari menambahkan RTH Privat yang akan diajukan pembeliannya dalam APBD-P sudah termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka anak untuk memfasilitasi program Kota Layak Anak (KLA).

“Nantinya ruang terbuka itu bisa buat ruang bermain anak dan ruang fasilitas umum, satu kelurahan minimal ada satu ruang terbuka,” kata Hari.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja Suyana mengatakan, untuk mengejar target pemenuhan RTH di Kota Jogja, pihaknya tengah memproses pengalihan status tanah di bantaran sungai milik Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menuju RTH milik Pemkot Jogja.

harianjogja.com

================================================================

KPU Fasilitasi Mahasiswa Luar DIY untuk Coklit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jogja mulai lakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2019. KPU pun akan memfasilitasi para mahasiswa luar daerah yang tinggal di Jogja.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki KPU, terdapat sekitar 380.000 mahasiswa di DIY. “Dari jumlah tersebut ada lebih dari 75 persen mahasiswa dari luar daerah. Tentunya kami fasilitasi. Akan kami tanyakan apakah memilih di sini atau di daerah,” katanya, Selasa (17/4/2018).

KPU, lanjut Hamdan, akan memberikan kemudahan bagi para mahasiswa luar daerah. Beberapa program kerja sama juga dilakukan dengan kampus-kampus untuk menfasilitasi kegiatan KPU.

“Data pemilih itu menggunakan sistem de jure, datanya disesuaikan dengan data asal daerahnya. Tapi kami tidak tahu apakah yang bersangkutan mau memilih di sini atau asal daerahnya. Ini akan ditanyakan ke mahasiswa,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto menjelaskan terdapat 304.926 pemilih yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Masing-masing terdiri dari 146.358 laki-laki dan 158.568 perempuan. Seluruh data tersebut akan dicoklit hingga 17 Mei mendatang.

“Proses coklit dilakukan oleh 1.365 pantarlih berdasarkan hasil perekaman KTP elektronik,” katanya.

Warga yang domisili di luar daerah atau pemilih yang belum masuk dalam daftar, akan masuk dalam form khusus sebagai pertimbangan dalam DP4 tambahan.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika belum masuk DP4. Pantarlih tidak sekadar mencocokkan daftar pemilih sesuai DP4 tetapi juga pemilih baru, baik pensiunan TNI/Polri atau warga yang sudah berusia 17 tahun,” jelasnya.

Hasil coklit tersebut menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS).

“Bila masa coklit ada warga yang belum terdata, masih tetap ada kesempatan luas. Warga diminta berperan aktif melapor ke kelurahan setempat atau PPS guna dilakukan pemutakhiran data,” kata Wawan.

harianjogja.com

==================================================================

Mendikbud Sebut Sulitnya Soal UNBK Matematika Sesuai Standar Internasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Matematika tahun ini lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya karena menyesuaikan standar internasional. Soal yang dianggap sulit itu, kata Muhadjir, merupakan soal penalaran. Jumlahnya pun tidak banyak, hanya 10 persen dari keseluruhan soal. Muhadjir mengatakan, soal semacam utu harus diberikan untuk menyesuaikan dengan standar pendidikan internasional.

“Ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk menyesuaikan secara bertahap standar kita dengan standar internasional, antara lain seperti standar Program for International Student Assessment (PISA),” ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (17/4/2018).

Muhadjir mengatakan, pengenalan soal penalaran ini merupakan upaya untuk mengejar ketertingalan pencapaian kompetensi siswa Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, model soal penalaran dianggap salah satu tuntutan kompetensi dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan begitu, kata dia, peserta didik diharapkan mampu menganalisa data, membuat perbandingan, membuat kesimpulan, menyelesaikan masalah, dan menerapkan pengetahuan pada konteks kehidupan nyata.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), soal UN tahun 2018 dikembangkan berdasarkan kisi-kisi yang disusun oleh Kemendikbud. Penyusunannya melibatkan para guru yang selanjutnya ditetapkan oleh BSNP pada bulan Agustus 2017 yang dimuat di laman http://bsnp-indonesia.org. Kisi-kisi tersebut pun disusun sesuai kompetensi dasar yang harus diajarkan oleh guru sebagaimana dijabarkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah dan dituangkan dalam buku mata pelajaran.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno menjelaskan bahwa soal-soal UN terdiri dari tiga level kognitif yaitu level 1 (pengetahuan pemahaman) sekitar 30 persen, level 2 (aplikasi) sekitar 60 persen, dan level 3 (penalaran) sekitar 10 persen. Soal-soal tersebut ditulis oleh guru dan ditelaah oleh para guru yang kompeten dan dosen dari beberapa perguruan tinggi. Hasil UN tersebut, kata Totok, akan dianalisis untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran UN.

kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 3 =