FastBreak 2 September 2013 jam 17.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja : FastBreak

Pemerintah merencanakan memasukkan pegawai dari sektor privat atau karyawan swasta ke dalam sistem birokrasi pemerintahan. Hal itu akan diwujudkan pada tahun 2025 sebagai upaya reformasi birokrasi.

“Itu transformasi yang lama. Akan kami (pemerintah) lakukan di 2025. Nanti, 10 tahun lagi, kalau kita sudah siap, sektor privat dan publik bisa saling bertukar. Kami berharap bisa (instansi pemerintahan) dimasuki orang sektor privat,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Eko Prasojo usai Seminar Peluncuran dan Presentasi Hasil Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index 2012, Senin (2/9/2013) di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.

Ia menuturkan, pihaknya sedang mempertimbangkan bagaimana membuka posisi-posisi di pemerintahan yang dapat diisi kalangan swasta. Menurutnya, perubahan komposisi pegawai dan pejabat pemerintahan akan dilakukan secara perlahan dengan beberapa langkah perubahan sistem rekrutmen.

Ia mengatakan, saat ini, beberapa posisi di instansi pemerintahan telah diisi kalangan swasta. Dia mencontohkan, posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sempat dijabat Gita Wirjawan.

“Presiden yang punya kewenangan untuk menempatkan orang swasta untuk duduk dalam pemerintahan. Tapi sekarang masih terbatas,” jelasnya.

Menurutnya, memasukkan kalangan swasta ke instansi pemerintahan karena pertimbangan budaya kerja swasta yang lebih baik daripada pegawai negeri sipil.

“Jadi harapannya mereka (kalangan) swasta mentransformasi budaya baru dalam birokrasi,” pungkas Eko.

____________________________________________________

Tim dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) DIY melakukan peninjauan dan pengamatan fisik terhadap beberapa bangunan kuno di Kulonprogo, Senin (2/9/2013).

Pengamatan dilakukan untuk menilai bangunan sebelum nantinya diklasifikasikan sebagai cagar budaya.

Bangunan yang dinilai oleh DP2WB adalah gedung Media Center, kantor Panwaslu, SD Percobaan 4 Wates, gedung sekolah Bopkri, dan bangunan perumahan Polres Kulonprogo.

Selain itu, tim DP2WB juga menilai fisik bangunan kuno di kompleks Gunung Lanang di kawasan pantai Glagah. Menurut Ketua tim DP2WB yang juga Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Yuwono Sri Suwito, peninjauan dimaksudkan sebagai observasi lapangan dan inventarisasi bangunan terlebih dahulu.

“Jadi kami baru lihat fisiknya dulu sebagai bahan kajian. Misalnya gedung Media Center Kulonprogo ini. Secara fisik terlihat umur bangunan sudah di atas 50 tahun. Coraknya bangunan indies karena bagian kepala hingga badan dan kaki semuanya simetris. Ditambah, bagian atap dan angin-angin cocok dengan ciri khusus bangunan indies,” jelasnya.

Namun begitu, lanjut Yuwono, perlu kajian lebih lanjut oleh tim DP2WB sebelum akhirnya menggolongkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya atau hanya warisan budaya.

Dijelaskannya, ada dua kriteria yang harus terpenuhi sebelum sebuah bangunan bisa dikategorikan cagar budaya. Yakni, umur fisik bangunan mencapai 50 tahun dan nilai penting bangunan tersebut. Seperti nilai penting dalam sejarah, pendidikan, kebudayaan atau agama dan lainnya.

Dia mencontohkan gedung Bale Agung yang ada di kompleks perkantoran Pemkab Kulonprogo. Unsur umur fisik bangunan menurutnya sudah memenuhi syarat dan kemudian didukung bukti-bukti tertulis sejrah gedung tersebut. Hal itu menjadi bahan kajian dan memudahkan tim dalam menetapkan klasifikasinya sebagai cagar budaya.

“Jadi, bukan hanya dilihat sisi bagus atau jeleknya. Dari kedua kriteria itu nanti bisa diukur bobotnya, apa termasuk warisan budaya dan bisa ditingkatkan ke cagar budaya,” imbuh Yuwono.
_____________________________________________________

Beberapa hari lagi, ajang Miss World 2013 di Indonesia siap dimulai. Beberapa kontestan dari berbagai penjuru dunia dipastikan akan datang pada hari ini. Karenanya, berbagai persiapan pun terlihat terus dilakukan. Termasuk dari segi pengamanan.

“Untuk pengamanan bandara, kita menyesuaikan prosedur yang ada. Biasanya ada 45 personel satuan pengamanan bandara dan sebanyak 45 orang dari Angkatan Udara RI dalam kondisi normal,” jelas Alfasyah, Kepala Humas Bandara Ngurah Rai kepada Okezone di kantor Humas Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (2/9/2013).

“Tapi biasanya juga akan langsung diambil alih oleh Polsek,” imbuhnya ramah.

Lebih lanjut, pria ramah ini mengaku bahwa Bandara Ngurah Rai selalu siap menyambut delegasi dari berbagai negara.

“Sebenarnya bandara selalu siap. Bandara Ngurah Rai sendiri memang ada target untuk event besar,” tutupnya.
Saat ini pemerintah sudah melakukan rekrutmen terbuka dengan melelang jabatan strategis. Salah satunya, posisi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Bertahap dalam lima tahun ke depan. Nantinya, jika mekanisme rekrutmen PNS lewat lelang terbuka sudah mantap, baru dipikirkan untuk memasukkan sektor privat dalam pemerintahan,” jelas Eko.

Perubahan, lanjutnya, harus dilakukan secara perlahan dan bertahap agar sistem dapat diterima oleh pegawai pemerintah. Jika dilakukan segera, Eko khawatir akan ada resistensi. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, payung hukum penempatan kalangan swasta di pemerintahan tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

“Jika nanti UU ASN disahkan, sebenarnya akan mengarah ke sana. Jadi nanti dimungkinkan, tapi sifatnya terbatas dan atas seizin Presiden,” tutur Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =