FASTBREAK 20 FEBRUARI 2018

FastBreak

Pemerintah Siapkan Rancangan Airport City di Sekitar Bandara

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan segera membuat masterplan kawasan airport city, sebuah kota yang berfungsi menunjang keberadaan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Masterplan ditargetkan selesai tahun ini. Rencana induk dibutuhkan supaya Pemda DIY bisa mengendalikan pembangunan, dan agar tidak kalah cepat dengan swasta.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto menyatakan, masterplan ditargetkan selesai pada tahun 2018 karena NYIA akan beroperasi secara terbatas pada April 2019. Sehingga saat bandara baru beroperasi, sudah bisa diketahui mana daerah yang diperuntukkan bagi daerah hotel, perdagangan, parkir dan lain sebagainya.

“Saat ini belum ada kajian. Kami baru minta Pemkab Kulonprogo menyusun rencana detail tata ruang [RDTR] dulu. Sebab sekarang yang datang, untuk bikin hotel dan usaha, lebih banyak daripada warga yang terdampak. Harga tanah juga sudah mulai naik karena itu harus diikat oleh RDTR,” ucap Tavip di kantornya, Senin (19/2/2018).

Airport city, ucapnya, adalah sebuah kota baru yang keberadaannya diperuntukkan guna menunjang fungsi NYIA sehingga nantinya para penumpang bisa menikmati berbagai layanan dan fasilitas, seperti pusat perbelanjaan, penginapan dan lain lain.

Agar arus deras investasi yang tidak terkendali tak terus berlanjut, lanjut Tavip, maka mesti dibuat aturan dan rencana induk sehingga Pemda bisa menata kawasan tanpa keduluan pihak swasta. “Misalnya, seperti di [Pantai] Indrayanti itu kan sudah dibeli investor. Padahal Pak Gubernur [Sri Sultan HB X] penginnya enggak ada bangunan, supaya laut bisa terlihat, tapi sudah terlanjur dibeli. Nah ini yang ingin kami antisipasi. Karena swasta sangat peka dengan peluang.”

Sebelumnya, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura 1 Moch Asrori menjelaskan, konsep airport city ada di dalam dan di luar bandara. Untuk di luar bandara diperkirakan lahan yang dibutuhkan untuk membangun airport city sekitar 2.000 hektare.

harianjogja.com

================================================================

Polisi dan Manajer Artis Akan Tanda Tangani Kesepakatan Gerakan Bebas Narkoba

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan, pihaknya akan menandatangani perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) untuk menjalankan gerakan bebas narkoba.

Hal itu diperlukan mengingat maraknya artis yang ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba.

“Itu yang memprakarsai Imarindo. Jadi, intinya para artis mendukung gerakan bebas narkoba, terus mereka siap menerapkan sanksi apabila kedapatan menggunakan narkoba,” ujar Mardiaz saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/2/2018).

Rencananya penandatanganan MoU akan digelar pada Kamis (22/2/2018) di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Menurut Mardiaz, nantinya para manajemen artis dan produser film akan membuat peraturan untuk para artis agar bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Nantinya para manajer dan produser itu akan membuat aturan sendiri. Contohnya, para artis mau main film harus memiliki surat keterangan bebas narkoba,” katanya.

Ia juga mengklarifikasi edaran yang tersebar luas di media sosial terkait komitmen berhenti menjadi artis apabila terbukti menyalahgunakan narkoba. Menurutnya, edaran itu bukan diterbitkan Polres Metro Jakarta Selatan.

“Yang viral itu bukan punya kami. Harinya sama, betul, tetapi isinya bukan itu,” ucap Mardiaz.

Adapun sepanjang pekan kemarin, tiga pesohor dari dunia hiburan diciduk polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Mereka adalah Fachri Albar, Roro Fitria, dan Dhawiya, putri penyanyi dangdut Elvy Sukaesih.

kompas.com

===============================================================

Penyaluran Bansos akan Dimodifikasi

Pemerintah berancana memodifikasi penyaluran bantuan sosal kepada masyarakat tidak mampu. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan hal ini perlu dilakukan agar bantuan sosial bisa lebih efektif menurunkan angka kemiskinan.

“Tadi sudah disepakati berbagai macam modifikasi yang kami akan rumuskan kembali berbagai simulasi terkait hal itu,” ujarnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Saat ini, kata Idrus, bantuan sosial kepada masyarakat miskin diberikan secara merata tanpa memperhatikan jumlah orang di dalam keluarga miskin tersebut. Hal ini akan diubah. Nantinya, pemerintah akan melihat lebih jauh berapa banyak jumlah di dalam satu keluarga yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Nanti ada pengembangan sangat tergantung pada kondisi keluarga tentu kalau dalam suatu rumah tangga anaknya 4 atau 3 berbeda dengan yang enggak punya anak,” kata Idrus.

“Ini yang kami semua akan coba dimodifikasi bagaimana pelaksanaan di lapangan,” sambung dia.

kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 8 =