FASTBREAK 21 JULI 2017

FastBreak

Kunjungi Yogyakarta, Ridwan Kamil Bakal Adopsi Art Jog di Bandung

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, merasa kagum dengan perkembangan Kota Yogyakarta terutama dengan adanya kawasan pedestrian di Jalan Malioboro.

Sebab menurutnya, banyak warga beraktivitas di ruang publik seperti di kawasan pedestrian itu menunjukkan hal yang baik. “Kota baik itu kalau warganya banyak beraktivitas di ruang kota bukan di rumah,” ujar pria yang akrab disapa Emil di Yogyakarta, Jumat (21/7/2017).

Emil pun menyarankan adanya tambahan sarana kawasan yang sama di luar Malioboro supaya Kota Yogyakarta nyaman ditinggali. Sebab, ruang kota itu bukan hanya taman atau kawasan pedestrian saja, melainkan ruangan yang bisa digunakan kegiatan positif oleh masyarakat.

“Di mana ada ruang menganggur itu dikonversi menjadi ruang positif. itu juga menandakan kota yang bahagia,” ucap pria yang ingin mencalonkan diri menjadi Gubernur Jabar itu.

(Baca juga: Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Itu Harus Turun Tangan Bukan Tunjuk Tangan)

Tak hanya menambah ruang kota, ia menyarankan masyarakat Kota Yogyakarta kembali menggunakan sepeda sebagai sarana transportasinya. Sebab ia menilai, jumlah pesepeda di Kota Yogyakarta makin berkurang.

“Mudah-mudahan bersepeda lagi karena sudah makin jarang. Di Bandung sendiri ada sepeda yang disewakan,” ujar Emil.

Emil menilai karakter Kota Yogyakarta serupa dengan Kota Bandung yang dipimpinnya. Beberapa hal positif di Kota Yogyakarta pun ingin ditiru dan diterapkannya di Kota Bandung tahun ini.

“Karakter sama, yaitu sama-sama kota pendidikan, kota wisata, kota anak muda. Kami saling belajar dan saya belajar soal Art Jog. Kami akan buat tahun ini di Kota Bandung,” tutur Emil.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengaku akan kembali mengajak masyarakat untuk bersepeda ketika berangkat bekerja, sekolah, atau bepergian ke suatu tempat. Hal itu menyusul pernyataan Emil yang menilai pesepeda di Kota Yogyakarta mulai berkurang.

“Kami akan mendorong kegiatan bersepeda bike to work dan bike to school. Karena yang menurun itu warganya. Bukan kami yang menghentikan,” kata Haryadi.

(Baca juga: Mau Sewa Sepeda di Bandung? Begini Caranya)

Haryadi pun mengatakan, program tersebut akan dilakukan pada tahun ini. Selain mengajak kembali masyarakat bersepeda, pihaknya akan memperbanyak sarana dan prasarana untuk para pesepeda.

“Kami juga perhatikan sisi keselamatan para sepeda. Tahun ini jalur sepeda akan kami perbanyak,” tutupnya.

kompas.com

==============================================================
147.000 Anak Gunungkidul Bakal Diimunisasi Campak dan Rubella

Dinas Kesehatan Gunungkidul menargetkan sedikitnya 147.000 anak untuk mengikuti imunisasi Measles Rubella (MR). Rencananya imunisasi dilaksanakan pada awal Agustus nanti mencakup di seluruh sekolah di Bumi Handayani.

Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul Dewi Irawaty mengatakan, pemberian imunisasi campak dan rubella atau yang dikenal dengan program MR merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Rencananya imunisasi ini dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serempak. Namun demikian, lanjut dia, pemberian vaksin terbagi dalam dua kelompok. Untuk kelompok di lingkup Pulau Jawa vaksin akan diberikan di tahun ini, sedang untuk luar Pulau Jawa diberikan kepada anak-anak dengan rentang usia sembilan bulan hingga 15 tahun.

“Untuk pelaksanaan di Pulau Jawa akan dilakukan di Agustus-September dan ini serentak di seluruh wilayah,” kata Dewi kepada Harianjogja.com, Kamis (20/7/2017).

Dia menjelaskan, untuk persiapan pemberian vaksi, dinas kesehatan telah melakukan koordinasi dengan puskesmas dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Kerja sama ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya terhadap pemberian vaksin kepada anak-anak, khususnya yang sudah masuk bangku sekolah. “Target kami ada 147.000 anak yang harus diimunisasi MR,” ujarnya.

Kepala Seksi Surveilance dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Gunungkidul Niken Widyawati mengatakan untuk pemberian imunisasi MR di tingkat sekolah akan dilakasanakan serempak pada 1 Agustus mendatang.

Rentang waktu hingga akhir September digunakan untuk penyisiran kepada anak yang belum mendapatkan vaksin. “Harapan kami bisa menembus 98%, sama seperti jumlah anak yang mendapatkan vaksin di Gunungkidul,” kata Niken.

Menurut dia, pemberian vaksinasi ini bertujuan untuk menekan penyebaran campak dan rubella. Sebab jika dibiarkan, virus ini dapat menganggu tumbuh kembang anak. “Untuk itu vaksin diberikan secara serempak,” katanya.

harianjogja.com

===============================================================

KPU Mulai Tahapan Pemilu 2019 pada Agustus 2017

Setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu disahkan menjadi UU di DPR, Komisi Pemilihan Umum akan memulai tahapan persiapan untuk pemilihan umum 2019. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, KPU harus memulai tahapan pemilu 2019 pada Agustus 2017. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, KPU harus memulai tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU telah menyepakati pemungutan suara akan dilangsungkan pada 17 April 2019.

“Dalam suatu rapat kita sudah bersepakat pemungutan suara sudah akan dilaksanakan kalau saya tidak lupa pada 17 April 2019. Itu artinya Agustus kita harus mulai,” kata Arief, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).

Setelah disahkan parlemen dan pemerintah, RUU itu akan diformalkan dengan dicatat pada lembaran negara. Baru kemudian secara resmi menjadi undang-undang dan dapat digunakan. Dia berharap proses itu cepat selesai. Sebab, jika dihitung sesuai hari kerja, waktu yang tersisa bagi KPU hanya satu minggu lagi.

“Kami berharap dalam waktu satu minggu itu bisa diselesaikan semua,” ujar Arief.

Arief mengatakan, KPU juga tidak bisa langsung mengeksekusi UU Pemilu walaupun sudah menjadi UU. Sebab, beberapa pasal di UU tersebut harus dibuat turunan aturannya dalam bentuk Peraturan KPU. Dalam membuat Peraturan KPU, harus melalui konsultasi di DPR melalui rapat dengan pendapat.

Sebab, hasil putusan uji materi Mahkamah Konstitusi Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya menghapus frasa mengikat.

“Jadi konsultasi tetap harus dilakukan, tetapi risalah, kesimpulan, keputusan di dalam rapat konsultasi, itu terserah KPU nanti menindaklanjuti bagaimana,” ujar Arief.

Arief mengatakan, jika tahapan pemilu molor dari waktu yang ditentukan, yakni 20 bulan sebelum pemungutan suara, bisa saja hal tersebut dipersoalkan di kemudian hari.

“Bahwa nanti ada yang mempersoalkan, ya silahkan saja. Memang punya potensi dipersoalkan. Undang-Undang perintahkan 20 bulan, sementara 20 bulan kita belum tentu sudah siap running lho,” ujar Arief.

kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − eleven =