FastBreak 23 Juni 2015 jam 17.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja: FastBreak

Sesali Kebodohannya, Vidal Donasikan Honor di Copa America

vidal

Pemain gelandang Chile, Arturo Vidal setuju akan mendonasikan seluruh bayarannya selama bertanding di Copa America 2015 untuk kegiatan amal.

Donasi tersebut dimaksudkan Vidal sebagai wujud penyesalannya atas perbuatannya berkendara dalam keadaan mabuk beberapa hari lalu. Saat itu, usai laga imbang Chile melawan Meksiko, Vidal dan istrinya mengalami kecelakaan.

Peristiwa tersebut membuat coreng hitam di usaha Chile unjuk diri saat menjadi tuan rumah Copa America 2015. Chile sendiri baru saja mengukir prestasi dengan menempati puncak klasemen Grup A.

Vidal memang akhirnya lolos dari penjara setelah sempat ditangkap. Namun surat izin mengemudinya ditahan dan ia dikenakan wajib lapor satu bulan sekali selama investigasi dilakukan setidaknya untuk 120 hari.

Hasil tes menunjukkan dalam setiap liter darah di tubuh pemain gelandang Juventus ini terdapat kandungan 1,2 gram alkohol. Menurut hukum di Chile, kadar tersebut bukan lagi termasuk dalam kategori “pengaruh”, namun memang sudah dalam keadaan mabuk.

Dalam konferensi pers di markas latihan timnas Chile, Santiago, Vidal mengakui kesalahannya tersebut. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu minta maaf kepada seluruh masyarakat Chile.

Usai meminta maaf, Vidal menyatakan akan melakukan yang terbaik di ajang Copa America kali ini demi negaranya. Masyarakat Chile juga nampaknya sudah memaafkan pemain berusia 28 tahun itu.

Jika Chile berhasil merebut gelar di ajang ini, insentif yang diperoleh Vidal akan jauh lebih besar. Jikapun tidak, Vidal menegaskan akan tetap mendonasikan berapapun honor yang diterimanya nanti.

cnnindonesia.com

=================================

Minimarket Jejaring ‘Gentayangan’ di Yogya

Sejumlah usaha minimarket berjejaring atau waralaba baru kini mulai bermunculan di Kota Yogyakarta. Padahal sejak 2009 sudah tidak diterbitkan pendirian baru akibat pembatasan melalui Perwal 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.

Dari pantauan KRjogja.com, terdapat lima unit minimarket waralaba baru. Masing-masing tersebar di wilayah Umbulharjo tiga unit, Mantrijeron satu unit dan Wirobrajan satu unit. Usaha tersebut pun baru beroperasi pada tahun ini. “Jelas tidak boleh ada penambahan. Perizinan pun sudah ditutup untuk minimarket berjejaring. Itu harus ditindak,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Augusnur, Senin (22/06/2015).

Oleh karena itu, imbuh Augusnur, pihaknya akan meminta komitmen pemerintah dalam penegakan aturan. Apalagi jika sudah muncul aduan resmi dari masyarakat yang keberatan dengan keberadaan minimarket waralaba tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Setiono menegaskan, pihaknya tidak memberikan izin terhadap pendirian usaha minimarket waralaba baru. Diakuinya, Dinas Perizinan sempat menerima proses advice planning terkait rencana pendirian minimarket waralaba. Namun saat itu juga langsung ditolak.

“Waktu itu tiga unit yang akan memproses izin, yakni dua unit di Umbulharjo dan satu unit di Mantrijeron. Kami sudah tegaskan, tidak akan ada izin lagi,” tegasnya.

Sehingga jika ada minimarket waralaba baru yang nekat membuka usaha di Kota Yogyakarta, maka dipastikan tidak mengantongi izin resmi dari Pemkot. Instansi pemerintah yang ada di wilayah pun diharapkan bisa segera bertindak lantaran sudah melanggar aturan.

Setiono menjelaskan, dalam Perwal 79/2010 sudah dijabarkan teknis minimarket waralaba. Mulai dari lokasinya yang tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional hingga ruas jalan yang diberbolehkan. Jumlahnya pun sudah dibatasi 52 unit dan sudah terpenuhi sejak 2009 lalu. “Kalau sudah beroperasi, jelas itu tidak ada izin. Kewenangan penertiban ada di instansi lain,” tandasnya.

Sementara Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku sudah menerima aduan dari masyarakat terkait penambahan minimarket waralaba. Dirinya pun akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memerintahkan Dinas Ketertiban untuk mengeksekusi.

krjogja.com

====================================

Indonesia Dicoret dari Daftar Negara yang Lemah Atasi Dana Terorisme

Langkah maju yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi pendanaan terorisme telah diakui oleh Financial Action Task Force (FATF).

Pengakuan itu ditandai dengan mengeluarkan Indonesia secara keseluruhan dari daftar negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme atau dari proses tinjauan International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada pertemuan pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, tanggal 21 sampai 26 Juni 2015.

Dalam pertemuan FATF tersebut, delegasi RI yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral Kemenlu RI Hasan Kleib telah menyampaikan kepada para negara anggota FATF berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat rezim pemberantasan pendanaan terorisme.

Penguatan legislasi nasional Indonesia dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta melalui pembuatan peraturan bersama antara Kemenlu RI, Kepolisian RI, PPATK, BNPT, dan Mahkamah Agung yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 2015 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 231.

Peraturan bersama ini berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2013.

“Upaya yang dilakukan Indonesia ini, selain demi kepentingan nasional, juga merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan dunia dengan memutus sumber pendanaan untuk kegiatan terorisme,” kata Hasan Kleib, Senin (22/6/2015).

Sebelumnya, pada pertemuan pleno FATF bulan Februari 2015, Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari public statement/black list (PS) FATF ke grey list area.

Indonesia masuk dalam PS FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategi dalam rezim pendanaan terorisme.

PS FATF merupakan sumber terbuka yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dari seluruh negara agar dapat bertransaksi dengan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dengan negara yang dimasukkan dalam PS tersebut.

Dengan berhasil dikeluarkannya Indonesia dari daftar dan keseluruhan proses tinjauan ICRG FATF, diharapkan semakin memperlancar berbagai transaksi perbankan atau keuangan dari dan ke Indonesia.

Indonesia dalam kaitan ini bukan anggota FATF. Namun, keterlibatan Indonesia pada FATF adalah karena Indonesia merupakan anggota dari Asia Pacific Group on Money Laundrying, yang mana termasuk dalam associate members dari FATF melalui Asia Pacific Group on Money Laundrying.

kompas.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + seventeen =