FASTBREAK 25 SEPTEMBER 2018

FastBreak

Status Darurat Kekeringan di Kulonprogo Bakal Diperpanjang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo hingga saat ini belum mengajukan perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan yang berakhir 30 September 2018. Meski demikian, pengajuan bakal tetap dilakukan mengingat wilayah terdampak kekeringan di Bumi Menoreh terus bertambah. Sebelumnya, Bupati Kulonprogo menetapkan masa tanggap darurat kekeringan berlaku mulai 25 Juli 2018 hingga 30 September 2018.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Ariadi, menyatakan jajarannya belum mengajukan rekomendasi perpajangan masa tanggap darurat kekeringan di Kulonprogo. Saat ini BPBD melakukan riset terkait dengan kondisi terkini di setiap daerah terdampak kekeringan. Nantinya hasil riset tersebut menjadi dasar apakah status tanggap darurat kekeringan bakal diperpanjang atau tidak.

“Kami belum mengajukan perpanjangan status tanggap darurat kekeringan. Meski demikian kami terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait apakah perpajangan masa tanggap darurat diperlukan atau tidak,” katanya, Senin (24/9/2018).

Namun begitu Ariadi menyatakan besar kemungkinan jajarannya meminta masa tanggap darurat kekeringan diperpanjang. Terlebih dengan adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY yang memperkirakan hujan di Kulonprogo baru turun pada pertengahan Oktober 2018. Selain itu intensitas hujan yang masih dibawah rata-rata hujan normal juga memunculkan kekhawatiran. Oleh karena status tanggap darurat kekeringan perlu diperpanjang. “Kami mempersiapkan segala kemungkinannya. Pada Oktober mendatang hujan kemungkinan mulai turun tetapi belum merata,” kata dia.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo, Suhardiyana, mengatakan saat ini sebanyak 30 desa di Kulonprogo mengalami kekeringan. Data tersebut diperoleh melalui jumlah proposal permohonan bantuan air bersih yang diterima BPBD. Proposal permohonan dropping air bersih mulai datang pada awal Juli 2018. Beberapa desa mengalami kekeringan sebagai dampak kemarau dan pengeringan Saluran Irigasi Induk Kalibawang. Kekeringan dialami ribuan warga di kawasan Perbukitan Menoreh dan beberapa desa di Kecamatan Nanggulan, Pengasih, hingga Sentolo. “Dari 12 kecamatan di Kulonprogo, hanya Kecamatan Wates, Temon, Galur, dan Lendah yang tidak mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulonprogo, Eko Pranyoto, menyatakan jajarannya meminta BPBD Kulonprogo untuk merekomendasikan perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan di Kulonprogo. Jajarannya yang membawahi Tagana Kulonprogo juga menerima laporan dari sejumlah wilayah yang masih membutuhkan bantuan air bersih. “Kami berharap masa tanggap darurat kekeringan diperpanjang,” katanya.

harianjogja.com

===============================================================

Bayi Baru Lahir Wajib Daftar Peserta BPJS Dalam 28 Hari

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mewajibkan pendaftaran bayi yang baru lahir dari peserta jaminan kesehatan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan.

Kewajiban tersebut tercantum dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 September 2018 tersebut merupakan revisi aturan yang diterbitkan pada 2016 lalu.

“Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas pasal 16 ayat 2 perpres tersebut, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (24/9).

Adapun ketentuan lebih lanjut terkait pendaftaran bayi baru lahir tersebut diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

“Aturan ini sebelumnya (pendaftaran bayi baru lahir) sebenarnya sudah diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan, ini ditegaskan saja,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas kepada CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Bayar Utang Rumah Sakit, BPJS Kesehatan Diminta Pinjam Bank

Aturan terkait bayi baru lahir dari peserta BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, bayi yang akan lahir sebenarnya sudah dapat didaftarkan sejak masih dalam kandungan.

BPJS Kesehatan sendiri juga menjamin biaya persalinan serta perawatan bayi. Namun untuk memperoleh jaminan biaya perawatan, bayi harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

cnnindonesia.com

=============================================================

BSSN Klaim Siap Amankan Pilpres 2019 dari Kampanye Hitam

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengklaim siap mengamankan rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dari kampanye hitam. Juru bicara BSSN Anton Setiyawan menyebut dalam perang siber, BSSN juga membutuhkan bantuan dari berbagai institusi keamanan siber nasional.

“BSSN siap karena itu memang tugas yang harus diemban, tetapi tetap harus bersama dengan institusi lain yang terkait, harus kolaborasi dan sinergi,” ujar Anton saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/9).

Anton mengatakan untuk melawan kampanye hitam dalam rangkaian Pilpres BSSN telah melakukan literasi digital kepada masyarakat agar mampu menghalau kampanye hitam. Menurutnya dengan masyarakat yang terdidik ini, kampanye hitam akan berkurang di Pilpres 2019.

BSSN mengimbau agar semua pihak bisa menjaga pesta demokrasi akbar ini agar berjalan dengan kondusif dan tentram. Anton menyebut kampanye yang mengedepankan nilai positif dan membangun adalah kampanye yang baik.

“Melalui kegiatan literasi digital, BSSN mendorong masyarakat agar lebih peka dan selektif terhadap berbagai kampanye di media sosial,” tutur Anton.

Terpisah, Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan untuk memerangi ancaman siber ini, BSSN tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu Djoko menekankan kolaborasi dengan pemangku kepentingan keamanan siber nasional.

Djoko menegaskan keberhasilan penanganan ancaman siber nasional membutuhkan sinergi para pemangku keamanan siber baik dari sektor pemerintah, sektor infrastruktur kritikal nasional, ekonomi digital, akademisi dan praktisi.

“Terlebih lagi kalau dampak ancaman siber mengganggu ancaman nasional indonesia. Jadi kolaborasi dan kerja sama antar sektor merupakan kata yang tepat untuk menjaga keamanan siber agar dampak kecelakaan siber tidak meluas,” kata Djoko.

Djoko berharap pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan kondusif dan aman. Ia menekankan pihaknya terus melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap ancaman siber.

” Mudah mudahan pesta demokrasi ini berjalan aman, nyaman dan sehat dengan hasil yang memuaskan masyarakat. Kemungkinan ada kampanhe hitam ada, tapi kami berupaya agar tidak membahayakan dan tidak mengganggu pesta demokrasi kita,” tutur Djoko.

cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =