FastBreak 4 Februari 2015 jam 10.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja: FastBreak

Diluncurkan, “E-ticket” Commuter Line dalam Bentuk Gelang dan Ponsel

commuter

PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (KCJ) terus mengembangkan sistem tiket elektronik dalam transaksi perjalanan kereta rel listrik (KRL). Hari ini, Selasa (3/2/2015), baru saja diluncurkan tiket KRL elektronik dengan bentuk yang berbeda.

Biasanya penumpang menggunakan e-ticket dalam bentuk kartu, kali ini KCJ mengeluarkan e-ticket dengan inovasi yang berbeda, yakni berupa gelang dan telepon seluler (ponsel).

Meski begitu, tiket berbentuk kartu yang telah bekerja sama dengan uang elektronik beberapa bank akan tetap dipertahankan.

Hal itu disampaikan langsung Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek Tri Handoyo di ruang pertemuan di Stasiun Juanda, Selasa siang.

Tiket elektronik berbentuk gelang ini merupakan hasil besutan dari Bank Mandiri. Gelang yang unik dan lucu ini juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran tiket sepanjang gelangnya sudah diaktivasi di stasiun KRL Commuter Line.

Handoyo menjelaskan, prosedur penggunaan e-ticket berbentuk ponsel dan gelang itu sama seperti e-ticket dalam bentuk kartu. “Cukup tempelkan gelangnya ke pintu elektronik saja, Anda bisa masuk dan keluar stasiun,” ucap Handoyo.

Meski e-ticket ini unik dan baru, tetapi yang agak rumit adalah soal kiri dan kanan. Jika ingin masuk melalui pintu elektronik, penumpang harus menggunakan tangan kiri, sementara untuk keluar dari pintu elektronik harus menggunakan tangan kanan.

kompas.com

=======================================

Menkes Siap Kirim 600 Tenaga Kesehatan ke 48 Kabupaten

Sebanyak 600 tenaga kesehatan telah ditargetkan Kementerian Kesehatan untuk membantu di 120 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang terdapat di 48 kabupaten di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Sebelum merealisasikan target tersebut, Menteri Kesehatan Nila Farid Moelok menyatakan kementeriannya akan melakukan penguatan pelayanan kesehatan primer, yang menjadi fokus kebijakan selama lima tahun ke depan.

“Tujuan adanya program ini adalah agar terwujud layanan kesehatan primer yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Implementasinya nanti ada di tingkat kabupaten,” kata Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, di Gedung Kemenkes, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).

Dia menjelaskan, inisiatif program penguatan pelayanan itu tertuang dalam Program Nusantara Sehat yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Nila menambahkan, melalui program ini nantinya akan dikirimkan tim tenaga medis yang minimal terdiri dari dokter, bidan, dan pemerhati kesehatan ke puluhan kabupaten itu. Adapun, kabupaten di daerah tertinggal yang menjadi prioritas program ini.

Nantinya, kata Nila, peserta program ini adalah para tenaga profesional kesehatan dengan latar belakang medis seperti dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, analisis kesehatan, serta tenaga kefarmasian.

Seluruh peserta terpilih akan diberikan pelatihan medis dan nonmedis yang mencakup pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi. Mereka juga diberikan pemahaman terhadap budaya-budaya lokal.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher menyatakan ada 149 kabupaten di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Dari 149 kabupaten tersebut, ada 3.525 Puskesmas. Sementara, Puskesmas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga atau pulau terluar berjumlah 124 Puskesmas.

Dia mengatakan, daerah tersebut akan menjadi prioritas Kemenkes dalam penempatan tenaga medis. “Kalau program Pegawai Tidak Tetap (PTT), daerah-daerah itu dulu yang dikasih,” kata Akmal.

Berbeda dengan PTT yang hanya mengirimkan satu sampai dua orang tenaga medis, program ini mengirimkan tim dengan jumlah orang lebih banyak. Dengan begitu, diharapkan kinerja mereka di daerah terpencil akan lebih optimal.

Menurut Akmal, tenaga medis yang ditempatkan di daerah terpencil perlu mendapatkan insentif lebih. “Di Thailand, sebanyak 60 persen mahasiswa mau kerja di Pelayanan Kesehatan Primer di daerah terpencil. Karena semua ada insentif, termasuk pendidikan dan tempat kerja. Kita mau seperti itu sekarang. Itu jalan keluarnya sekarang,” kata Akmal.

cnnindonesia.com

===========================================

Pemerintah Akan Larang Impor Pakaian Bekas

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Selasa 3 Februari 2015, menyatakan bahwa kegiatan ilegal mengimpor pakaian bekas sudah sangat marak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu perlu dibendung dengan langkah dan tindakan tegas.

“Banyak pintunya. Di Sulawesi Tenggara juga banyak. Masuknya juga lewat kapal-kapal nelayan, kok,” ujar Rachmat di Jakarta.

Pemerintah, ia melanjutkan, secara serius menyoroti fenomena ini. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan tidak akan main-main dalam menangani masalah ini.

Menurut Rachmat, langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberantas kegiatan nelayan ilegal dengan cara menenggelamkan kapal, bisa berdampak positif meredam penyelundupan pakaian bekas.

“Penenggelaman kapal juga berdampak luas, tidak hanya untuk illegal fishing, tapi juga pengamanan perdagangan,” kata Rachmat.

Ia mengapresiasi ketegasan Susi Pudjiastuti dalam menenggelamkan kapal-kapal yang tak mematuhi aturan yang diberlakukan pemerintah.

“Saya bilang, ‘Bagus ini kalau Ibu tenggelamkan’. Soalnya, penangangan impor pakaian bekas, barang elektronik, dan lain-lain akan terbantu,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, impor pakaian bekas berisiko menularkan penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. “Berpotensi penyakit kulit dan bisa HIV. Itu hasil laboratorium,” kata dia.

Kementerian Perdagangan pun melakukan sosialisasi terkait larangan impor pakaian bekas. Selain membahayakan kesehatan konsumen, impor pakaian bekas ini juga merugikan industri lokal. Produk tekstil domestik, yang sebagian besar merupakan berskala usaha kecil dan menengah, harganya bisa kalah bersaing di pasar.

Dengan menghentikan impor pakaian bekas, pemerintah berharap industri garmen di dalam negeri bisa meningkatkan produksi. Produknya bisa menjadi pasokan ekspor.

“Misalnya di Cibaduyut, di sana usaha yang kecil-kecil banyak. Sebetulnya, garmen ini harusnya bisa ekspor,” kata Rachmat.

vivanews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =