FastBreak 6 Agustus 2014 jam 17.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja: FastBreak

Pertamina Akan Stop Suplai Solar ke PLN

pln

PT Pertamina (Persero) berencana menghentikan penyaluran Solar ke pembangkit milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebab, PLN mengingkari kesepakatan kajian harga Solar yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

“Pertamina enggak boleh rugi dong, jadi baru pekan ini kami keluarkan kebijakan penjualan BBM harga keekonomian di wilayah tertentu dimulai dari Medan dan akan bertahap,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya saat ditemui usai jumpa pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa 5 Agustus 2014. (baca: 10 BUMN dengan Belanja Modal Terbesar )

Hanung mengatakan, jika PLN tetap tidak mematuhi rekomendasi harga Solar yang ditetapkan oleh BPKP, Pertamina akan menjual Solar di seluruh pembangkit PLN dengan harga keekonomian. “Atau kalau tidak, kami persilakan PLN mencari pemasok lainnya,” ujarnya.

Kisruh dua perusahaan pelat merah ini bermula ketika PLN menolak menyepakati kontrak penjualan harga Solar yang baru. Menurut Hanung, dengan kontrak yang lama, Pertamina merugi, sehingga perjanjian harus diperbarui. “Pertamina dan PLN ini B to B sehingga harus bersepakat harga jual Solar. Karena tahun lalu kami merugi, kami meminta review kemudian Dirut PLN usulkan cari second opinion dari BPKP,” ujarnya.

Menurut Hanung, usulan PLN tersebut disepakati oleh Pertamina. Direktur Utama PLN Nur Pamudji lantas menulis surat kepada Kepala BKPB. Isinya, permintaan perhitungan harga solar yang layak antara Pertamina dengan PLN. “Akhirnya keluar rekomendasi tersebut, tapi PLN malah mengingkari, itu esensinya,” ujarnya. (baca: Lebaran, Jero Wacik Jamin Pasokan Listrik Aman)

Secara terpisah, Kepala Divisi Gas dan BBM PLN Suryadi Mardjoeki mengatakan sikap diam perusahaan sebenarnya merujuk pada keputusan Kementerian Keuangan. Menurut dia, hingga saat ini Direktur Jenderal Anggaran tidak menyetujui hasil BPKP. “Ya PLN enggak bisa proses,” katanya.

Suryadi menjelaskan, PLN selama ini dibatasi dengan ketentuan harga Solar 5 persen dari MOPS (Mean of Plats Singapore). Sementara Pertamina meminta harga solar sebesar 7,8 persen dari MOPS. “Kalau mau dimatikan (penyaluran solar) ya enggak apa-apa. Sebab kalau pemerintah enggak mau, ya PLN duitnya dari mana,” katanya.

tempo.co

================================================================================

Enam Wilayah Indonesia Waspada Penyebaran ISIS

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Ansyaad Mbai menyebut beberapa daerah yang patut diwaspadai terkait penyebaran ideologi kelompok ISIS, antara lain Bima (Nusa Tenggara Barat), Bengkulu, Sulawesi, Bekasi (Jawa Barat), Ciputat (Tangerang Selatan) dan Solo (Jawa Tengah).

Untuk mengantisipasi merebaknya ideologi ISIS tersebut, Ansyaad dan lembaganya telah melakukan beberapa langkah preventif, antara lain dengan menyatakan ISIS dilarang. “Ini langkah awal. Siapa saja yang memilih ISIS nantinya jelas kewarganegaraan dan haknya sebagai warga negara dicabut,” kata Ansyaad saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Agustus 2014.

Langkah lain, kata Ansyaad, adalah dengan cara membina masyarakat bahwa ideologi tersebut berbahaya. “Kami terus mengimbau tentang dampak implikasi tentang dicabutnya hak dan warga negara Indonesia,” katanya. (Baca: Pengikut ISIS Akan Dibaiat di Sidoarjo)

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah kelompok Islamic State of Irak and Syria (ISIS) bisa memicu kelompok teroris lain yang ada di Indonesia. “Sebab, dengan adanya ISIS seolah ada angin segar bagi mereka untuk melancarkan aksi kembali,” ujar Ansyaad. (Baca: Apa Beda ISIS dengan Teroris Lainnya?)

Ansyaad mengatakan orang-orang yang ada di video YouTube dengan ajakan mendukung ISIS merupakan target operasi yang selama ini sedang dicari. “Bisa dibilang, ya orangnya itu-itu saja. Terorisnya itu-itu saja,” kata dia.

tempo.co

================================================================================

Perusahaan Belanda Menang Tender Cari MH370

Perusahaan Belanda, Fugro, akan memimpin pencarian Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak 8 Maret lalu. Pencarian dilakukan dari dasar Lautan Hindia, tempat yang diyakini menjadi perjalanan terakhir. (Baca: 100 Hari Hilang, Ini 13 Teori Lenyapnya MH370)

Mengutip laporan Reuters, Australia pada Rabu, 6 Agustus 2014, telah secara resmi memberikan kontrak komersial kepada Fugro untuk melakukan pencarian pesawat berjenis Boeing 777 ER tersebut.

Menteri Transportasi Australia dan Wakil Perdana Menteri Warren Truss mengatakan Fugro dipilih setelah berhasil “menawarkan nilai terbaik untuk solusi keuangan teknis” dalam pencarian di dasar laut itu. (Baca: Cari MH370, Australia Sudah Habis Rp 1 Triliun)

“Saya tetap optimistis bahwa kita akan menemukan pesawat yang hilang dalam area pencarian prioritas,” kata Truss kepada wartawan di Canberra.

Tahap pencarian berikutnya diharapkan bisa dimulai dalam kurun waktu satu bulan dan akan memakan waktu hingga satu tahun. Pencarian ini akan berfokus pada wilayah seluas 60.000 kilometer persegi di wilayah yang berada pada sekitar 1.600 kilometer barat dari Perth.

Fugro akan menggunakan dua kapal yang dilengkapi kendaraan air yang diderek, yang akan membawa pemindai sonar, multibeam echosounders, dan kamera video untuk menjelajahi dasar laut yang bisa menyelam hingga kedalaman 5.000 meter.

Bersama dengan kapal Angkatan Laut Cina, perusahaan Belanda itu mengaku sudah melakukan pemetaan bawah laut secara rinci terkait dengan area pencarian.

Menurut Truss, Australia akan berbicara dengan rekannya dari Malaysia pada akhir bulan ini mengenai pendanaan operasi. Truss menuturkan Australia telah menyiapkan dana hingga 90 juta dolar Australia atau hampir Rp 1 triliun untuk pencarian ini. Diperkirakan, hingga akhir pencarian selama 12 bulan itu, operasi ini akan memakan biaya 52 juta dolar Australia, yang berarti menjadi pencarian termahal sepanjang masa.

tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − ten =