FastBreak 6 April 2015 jam 14.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja: FastBreak

Gus Dur Akan Segera Dapat Gelar Pahlawan

GUSDUR

KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tak lama lagi akan mendapat gelar pahlawan untuk menghormati jasa-jasanya. Demikian ditegaskan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, Minggu 5 April 2015.

“Saat ini proses pencalonan gelar sudah pengajuan sudah sampai pada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), tinggal menunggu keputusan presiden saja,” ujar Menteri Khofifah.

Kemensos akan meneruskan laporan terkait pemberian gelar pahlawan ini ke Dewan Gelar yang diketuai oleh Kemenkuham.

“Sebenarnya tahun lalu sudah memungkinkan dan paling akhir Agustus ini Kemensos akan menyampaikan ke Dewan Gelar, dan biasanya gelar kepahlawanan akan diputuskan sebelum tanggal 10 November,” imbuhnya.

Saat ini ada 163 pahlawan yang tercatat di Dewan Gelar, 13 di antaranya perempuan, serta 23 pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlwanan Nasional Utama TMPNU. Selebihnya para pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Umum TMPU yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, beberapa pahlawan dimakamkan di Makam Pahlawan seperti yang terdapat di lingkungan Ponpes Tebu Ireng Jombang.

metrotvnews.com

=======================================

Mulai 1 Mei Tarif Listrik Rumah Tangga Mengacu Pasar

Bersiap, tarif listrik kembali akan naik. Pemerintah akan memberlakukan penyesuaian tarif listrik sesuai pasar untuk golongan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA mulai Mei 2015 mendatang.

Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang dikutip dari situs Kementerian ESDM, Minggu (5/4/2015).

Sesuai Permen ESDM 9/2015 yang ditandatangani Menteri ESDM Sudirman Said pada 4 Maret 2015, penyesuaian tarif (tariff adjustment) tersebut akan dilaksanakan setiap bulan dengan mengacu pada tiga indikator pasar yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

Ketiga indikator tersebut adalah kurs rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP), dan inflasi.

Permen ESDM 9/2016 juga menyebutkan, penetapan tarif penyesuaian rumah tangga 1.300 dan 2.200 VA pada Mei 2015 mengacu realisasi ketiga indikator pasar selama satu bulan pada bulan kedua sebelum pemberlakuan atau Maret 2015.

Saat ini, konsumen rumah tangga R1 berdaya 1.300 dan 2.200 VA dikenakan tarif tetap Rp 1.352 per kWh.

Pada Mei 2015, kedua golongan konsumen tersebut akan diberlakukan penyesuaian tarif yang bisa naik atau turun tergantung realisasi kurs, ICP, dan inflasi selama Maret 2015.

Penyesuaian tarif ditetapkan PT PLN (Persero) sesuai formula yang diatur pemerintah. PLN melaporkan penetapan penyesuaian tarif tersebut kepada Menteri ESDM setiap bulan.

Sebelumnya, sesuai Permen ESDM No 31 Tahun 2014 yang ditandatangani 5 November 2014, pemerintah akan memberlakukan penyesuaian tarif sesuai pasar untuk 12 golongan konsumen listrik termasuk rumah tangga 1.300 dan 2.200 VA mulai 1 Januari 2015.

Namun, khusus untuk dua golongan yakni rumah tangga 1.300 dan 2.200 VA, pemerintah menunda pemberlakuannya dan akhirnya sesuai sesuai Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM 9/2015 akan menerapkan mulai 1 Mei 2015.

Penundaan penyesuaian tarif rumah tangga 1.300 dan 2.200 VA tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi VII DPR dengan kompensasi penambahan subsidi listrik sebesar Rp 1,3 triliun pada rapat kerja dengan Menteri ESDM beberapa waktu lalu.

Sedangkan, 10 golongan lainnya tetap diberlakukan penyesuaian tarif sejak 1 Januari 2015. Kesepuluh golongan pelanggan itu adalah rumah tangga menengah R2 dengan daya 3.500-5.500 VA, rumah tangga besar R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah B2 6.600-200.000 VA, kantor pemerintah P1 6.600-200.000 VA, dan penerangan jalan umum P3.

Lainnya, bisnis besar B3 di atas 200.000 VA, industri besar I3 di atas 200.000 kVA, pemerintah P2 di atas 200 kVA, industri besar I4 berdaya 30 MVA ke atas dan golongan khusus L/TR, TM, dan TT.

tribunnews.com

======================================

Mensos: Semua WNI Berhak Dapat Fasilitas Pemulihan Kejiwaan

Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap masyarakat berkewarganegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh fasilitas pemulihan kejiwaan. Tak terkecuali 12 wni yang dideportasi dari Turki beberapa waktu lalu.

12 WNI itu diduga terlibat jaringan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) saat tertangkap hendak menyeberangi perbatasan Turki menuju Syria. Mereka pun dideportasi dan dijemput tim Densus 88 beberapa waktu lalu.

“Pada dasarnya begini, seluruh warga bangsa, walaupun status sosial ekonominya dalam kategori 25 persen kebawah, mereka punya hak untuk mendapatkan berbagai interpensi perlindungan sosial,” papar Khofifah di Jombang, Jawa Timur, Minggu (5/4/2015).

Terkait perbincangan penyebaran ajaran radikal ISIS di Indonesia, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu enggan berkomentar banyak. Tapi, dia yakin Kemensos akan turun tangan jika dibutuhkan untuk memulihkan kejiwaan seseorang yang telah dipengaruhi.

“Tapi Kementerian Sosial siap kalau misalnya ada yang harus dititipkan di rumah perlindungan trauma center, karena pendekatannya mungkin kita lihat pendekatan psikologi, barangkali bisa memberikan efektifitas proses reintegrasi mereka,” tandasnya

metrotvnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =