FASTBREAK 6 FEBRUARI 2017

FastBreak

Proses Pembangunan, 3.000 Tenaga Lokal akan Direkrut

Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal akan dilibatkan dalam proses pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Bandara Kulonprogo. Pada tahap awal pengerjaan saat ini baru menyerap sekitar 5% hingga 10% dari total keseluruhan tenaga lokal yang akan diserap.

Group Head Project Management Officer PT Angkasa Pura I Widodo menyatakan, pihaknya memperkirakan akan menyerap tenaga kerja lokal antara 2.000 hingga 3.000 orang dalam proses pembangunan Bandara Kulonprogo. Pada tahap awal saat ini, pihaknya melaksanakan pekerjaan pemagaran terhadap lahan yang sudah dibebaskan dan tidak dalam sengketa. Pemagaran itu dilakukan sebagai salahsatu tanggungjawan Angkasa Pura dalam mengamankan aset yang sudah dibeli dengan menghabiskan duit triliunan rupiah.

Ia mengakui dalam pekerjaan pemagaran memang belum semua tenaga lokal bisa dipekerjakan atau baru sekitar 5% hingga 10% dari total kebutuhan tenaga lokal yang akan diserap.

“Contohnya pagar ini tadi. Itu sudah menggunakan warga setempat. Jumlah pagar tidak terlalu banyak, belum untuk kontruksi, jadi antara 2.000 sampai 3.000 orang [tenaga lokal]. Yang sekarang ini baru 5%, lahan belum bebas keseluruhan,” terangnya di DPRD DIY pekan lalu.

Menurut Widodo, bukan hanya pekerja lokal yang akan dilibatkan dalam pengerjaan fisik Bandara Kulonprogo. Bahkan sejumlah kontraktor lokal pun dimungkin bisa ikut terlibat di dalamnya dengan melalui mekanisme yang ada.

Terkait pengerahan tenaga lokal, PT Angkasa Pura telah berkoordinasi dengan pihak desa terdampak. Kerjasama dilakukan untuk melakukan pendataan warga desa yang bisa bekerja untuk pekerjaan sipil pembangunan bandara. Selain itu, survei juga dilakukan di desa-desa untuk melihat data jumlah warga yang dimungkin terlibat dalam pekerjaan di pos-pos tertentu.

“Kami sudah bekerjasama dengan kades terkait, saya minta datanya, siapa yang bisa bekerja untuk pekerjaan sipil akan kita ajak. Kami juga baru survei misal warga lokal yang memiliki kemampuan untuk pekerjaan ini berapa, saya belum tahu, maka ini kami baru minta ke kades,” kata dia.

harianjogja.com

=================================================

Batal Beli AgustaWestland 101, Kemenhan Pesan Puma Buatan Dalam Negeri

Setelah membatalkan rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101, Kementerian Pertahanan menggantinya dengan produk dalam negeri.

“Benar, penggantinya (produk) dalam negeri, itu yang kita buat sendiri,” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Meski demikian, jenis helikopter yang dibuat itu berbeda dengan spesifikasi AgustaWestland 101. Helikopter yang dibuat adalah jenis Puma.

Ryamizard menegaskan, rencana pengadaan heli Puma tersebut juga telah melewati perencanaan dan kajian yang matang dari TNI. Oleh sebab itu, pengadaan helikopter itu tetep dibutuhkan.

“Kemenhan dan TNI itu satu grup saat membahas. Jadi bukan TNI saja dan bukan Kememhan saja,” ujar Ryamizard.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian helikopter AW101. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menegaskan hal yang sama.

kompas.com

==============================================

Moratorium Karaoke Diberlakukan di Sukoharjo

Terhitung sejak Januari 2017 hingga Desember 2018 resmi diberlakukan moratorium tempat hiburan khususnya karaoke di Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan tersebut diambil Pemkab Sukoharjo untuk membatasi karaoke yang jumlahnya sekarang sudah terlalu banyak dan tidak terkendali.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo Agustinus Setiyono, Senin (06/02/2017), surat adanya kebijakan moratorium tempat hiburan karaoke sudah ditandatangani Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Selanjutnya disosialisasikan kepada para pengusaha atau investor.

Moratorium tempat hiburan karaoke diberlakukan oleh Pemkab Sukoharjo sebagai bagian dari kontrol sekaligus penataan. Sebab selama ini karaoke sudah banyak berdiri dan jumlahnya sudah sangat banyak. Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat.

Investor tempat hiburan karaoke juga mengalami masalah karena sepinya pelanggan atau masyarakat yang datang. Sebab masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mencari hiburan dan tidak hanya tertuju pada satu atau dua tempat saja.

Salah satu lokasi sebaran tempat hiburan karaoke paling banyak di Sukoharjo yakni di kawasan Solo Baru, Kecamatan Grogol. Tempat tersebut menjadi pilihan utama investor mendirikan usaha karena sebagai pusat bisnis.

Moratorium tempat hiburan karaoke diberlakukan khusus untuk permohonan pengajuan izin atau mendirikan baru sudah tidak diperbolehkan. Sedangkan tempat hiburan karaoke lama masih diizinkan beroperasi sampai izin habis dan bisa kembali mengajukan perpanjangan.

“Pendirian baru tempat karaoke di Sukoharjo sudah tidak bisa setelah diterapkan moratorium. Kebijakan itu untuk penataan sekaligus mengendalikan jumlah karaoke di Sukoharjo yang sudah terlalu banyak,” ujar Agustinus Setiyono.

Diberlakukannya moratorium disambut baik oleh para investor baik yang sudah mendirikan maupun pemohon baru. Mereka setelah diberikan penjelasan dari petugas bisa memahami maksud kebijakan tersebut.

“Investor yang datang ke Sukoharjo sangat banyak. Mereka paham sudah tidak bisa mendirikan karaoke dan beralih ke usaha lainnya,” lanjutnya.

Karaoke yang ada sekarang sudah terdata resmi oleh petugas dan akan terus dipantau. Kedepan hingga akhir 2018 jumlahnya tidak boleh lebih dari sekarang.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya membenarkan adanya moratorium tempat hiburan karaoke. Kebijakan diambil karena melihat banyaknya karaoke yang ada sekarang sudah tidak terkendali.

Pemkab Sukoharjo masih membuka diri kepada investor untuk membuka tempat hiburan lainnya. Namun khusus untuk karaoke terhitung sejak januari kemarin sudah tidak bisa dilayani.

krjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + three =