FASTBREAK 7 DESEMBER 2016

FastBreak

Resmi Dikukuhkan, Saber Pungli Kota Yogya Siap Berantas Pungli

Maraknya parkir liar di kawasan Kota Yogyakarta dan juga berbagai bidang pelayanan publik akan menjadi salah satu prioritas penindakan bagi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kota Yogyakarta.
Tim Saber Pungli ini juga berkomitmen akan membersihkan praktik pungli di seluruh lapisan yang ada di Kota Yogya.

“Kami akan memantau pelayanan publik, maupun juga di masyarakat seperti maraknya juru parkir liar,” kata Ketua Saber Pungli Kota Yogyakarta, AKBP Mujiyono, usai pembentukan Saber Pungli Kota Yogyakarta di Ruang Sadewa Kompleks Balai Kota setempat, Selasa (6/12/2016).

Wakapolres Kota Yogyakarta ini pun menegaskan jika pihaknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan anggota yang baru terbetuk ini. “Langkah pertama kami adalah melakukan koordinasi internal untuk menentukan program kerja,” jelasnya.

Secara resmi, Kota Yogyakarta telah memiliki tim Saber Pungli. Para anggota dan pengurusnya merupakan gabungan dari Polresta, Kodim 0734, Kejaksaaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Agama serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengukuhan ini dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Yogyakarta, Sulistyo.

Sulistyo menjelaskan, pembentukan Satgas Saber Pungli di Kota Yogyakarta selain sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal ini juga sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selalu meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai good and clean government.

tribunjogja.com

====================================================

Hari Libur Bersama Nasional 2017 Tambah Sehari

Hari libur bersama nasional 2017 bertambah sehari. Sebab, pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir pancasila dan merupakan hari libur nasional.

Dikutip dari Setkab, Selasa (6/12/2016), dengan pertimbangan adanya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bersama dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.

Melalui Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB Nomor 135 Tahun 2016, Nomor: SKB 109 Tahun 2016, Nomor: 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, dilakukan perubahan pada lampiran SKB yang telah ditandatangani di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 14 April 2016.

Pada SKB yang lama terdapat 19 hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017, yang terdiri dari 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Pada SKB baru, jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 menjadi 20 hari, terdiri dari 16 hari libur nasional dan 4 haru cuti bersama.

Berikut rincian libur bersama tahun 2017:

1 Januari, Tahun Baru Masehi
28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
14 April, Wafat Isa Al Masih
24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
1 Mei, Hari Buruh Internasional
11 Mei, Hari Raya Waisak 2561
1 Juni, Hari Lahir Pancasila
25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
25- 26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia
1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember, Hari Raya Natal
Untuk cuti bersama tahun 2017 berikut rinciannya :

23, 27-28 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
26 Desember, Hari Raya Natal

liputan6.com
========================================================

Menristekdikti: UN tak berpengaruh signifikan terhadap SNMPTN

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan hasil Ujian Nasional (UN) tak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa baru yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Selama ini, nilai UN tidak berpengaruh signifikan terhadap SNMPTN,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa.

UN hanya mempunyai pengaruh kecil dalam penerimaan mahasiswa baru, itu pun hanya SNMPTN, bukan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil rapat terbatas kabinet yang membahas mengenai moratorium UN.

“Nanti, akan dilihat apakah akan dimasukkan atau tidak.”

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berencana untuk melakukan moratorium UN pada tahun ini. Kemdikbud melakukan moratorium dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kecurangan menjadi salah satu alasan rencana moratorium atau jeda pelaksanaan UN.

“Karena cakupan UN yang luas, sulit memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan,” kata Mendikbud.

UN juga membutuhkan banyak biaya dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar. Alasan lainnya moratorium UN adalah hasil UN tidak memiliki dampak nyata pada peserta UN atau terkait dengan kelulusan. Hasil UN baru dirasakan dampaknya begitu dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya seleksi.

“Bahkan untuk perguruan tinggi negeri sendiri, tidak menggunakan hasil UN. Mereka lebih percaya dengan metode seleksi mereka sendiri yakni SNMPTN dan SBMPTN.”

Hasil UN juga belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Bentuk UN selama ini dinilai kurang mampu mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh.

antaranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =