FastBreak 8 Agustus 2014 jam 14.00

FastBreak

Unisi Radio Jogja: FastBreak

Kartu Kredit di Indonesia Pakai PIN Mulai 1 Januari 2015

MasterCard and VISA credit cards are seen in this illustrative photograph taken in Hong Kong

Siap-siap transaksi kartu kredit akan berubah. Tak lama lagi nasabah tidak bisa bertransaksi memakai kartu kredit dengan membubuhkan tanda tangan, tapi harus memakai PIN.

Bank Indonesia (BI) akan mengatur penggunaan Personal Indentification Number (PIN) pada setiap kartu kredit dan debit yang merupakan alat transaksi. Ke depan kartu ini secara keseluruhan harus menggunakan pin dengan 6 digit.

Awal tahun ini Direktur Eksekutif Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran BI Rosmaya Hadi pernah mengatakan per 1 Januari 2015, semua kartu kredit itu harus menggunakan pin 6 digit. Ini melengkapi chip yang sudah diterapkan beberapa waktu lalu.

“Untuk kredit kita sudah terapkan chip 100%. Untuk pin 6 digit itu berakhir pada akhir 2014. Atau 1 Januari 2015 itu semua kartu kredit harus memiliki pin 6 digit,” kata Maya waktu itu seperti dikutip detikFinance, Jumat (8/8/2014).

Penggunaan chip hingga saat ini masih pada kartu kredit. Menurut Maya, kartu debit juga harus diberlakukan hal yang sama. Dengan tujuan keamanan dari penggunaan kartu sebagai alat transaksi. Sementara untuk kartu debit akan diberlakukan pada 1 Januari 2016.

“Kartu debit ATM itu akhir Desember 2015 atau per 1 Januari 2016. Itu harus pin 6 digit itu sesuai dengan ketentuan. Sekarang itu kan baru kartu kredit yang pakai chip, nantinya semuanya debit juga pakai chip,” terang Maya.

Beberapa negara sudah menerapkan penggunaan PIN dalam transaksi kartu kredit. Yang terbaru adalah negara tetangga kita, Australia, per 1 Agustus kemarin. Alasan pemakaian PIN dalam kartu kredit bisa dilihat di sini.

detik.com

================================================================================

Kolong Jembatan Jombor Yogyakarta Harus Steril

Bagian bawah flyover Jombor, Yogyakarta, dilarang untuk kegiatan komersiil, termasuk kuliner. Kolong jembatan itu rencananya akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. “Yogyakarta kan kekurangan public space. Jadi nanti konsepnya hijau. Kami tidak izinkan kegiatan komersiil dan kuliner di sana,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi saat ditemui di kantornya, Kamis 7 Agustus 2014.

Kebijakan tersebut diambil setelah berkaca pada kondisi underpass dari jembatan layang di Janti, Kabupaten Bantul. Bagian bawah jembatan layang dipergunakan untuk aktivitas kuliner. Bahkan badan jembatan dipenuhi dengan iklan-iklan komersiil, seperti iklan provider telekomunikasi. “Kalau kontraknya (provider) habis, saya akan minta jembatan Janti diambil alih Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional,” kata Rani.

Berdasarkan landscape underpass Jombor yang diperlihatkan Rani, tampak bagian bawah jembatan layang Jombor dipenuhi dengan tanaman hijau. Kemudian bagian dinding jembatan juga ditutup tanaman hijau yang merambat. “Itu untuk mengantisipasi aksi vandalisme,” kata Rani.

Bagian underpass juga akan dipajang kain-kain dengan aneka motif batik. Kain-kain batik tersebut ditutup dengan kaca dan ada lampu sorot yang mengarah pada pajangan kain batik. Rencananya, satu pekan atau satu bulan sekali, pajangan kain-kain batik itu akan diganti dengan kain motif batik lainnya. Sedangkan bagian dinding jembatan yang menghadap ke utara (kea rah Magelang) akan diberi tulisan ‘Sugeng Rawuh’ dengan aksara Jawa. “Desember direncanakan selesai, baik konstruksinya maupun beautifikasinya,” kata Rani.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional V DIY Agung Sutarjo dalam wawancara pada 4 Agustus lalu mengatakan, hingga saat ini pembebasan 19 kapling lahan milik warga di sisi timur barat jembatan layang Jombor (Jalan Magelang) masih alot. Belum ada titik temu antara warga dengan pemerintah. “Kami berharap permintaan masyarakat jangan terlalu tinggi dari appraisal. Kami usahakan nilainya mendekati keinginan warga,” kata Agung.

Wrag meminta harga tanah Rp 16 juta per meter. Sedangkan berdasarkan hasil pertemuan warga dengan pemerintah yang dengan Ombudsman RI Perwakilan DIY sebagai mediator, warga diminta menerima harga tanah Rp 4,5 juta per meter sebagaimana hasil tim appraisal independen.

tempo.co

================================================================================

Jakarta Penyelenggara Utama Asia Games XVIII

Jakarta siap menggelar sebagian besar dari 36 cabang olahraga yang akan dipertandingan pada Asian Games XVIII di Jakarta, 2019. Jakarta juga akan didukung Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat yang akan menggelar cabang-cabang olahraga yang tak mungkin dipertandingkan di Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo seusai mendampingi delegasi Komite Olimpiade Asia (OCA) bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, kemarin. Pertemuan itu juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Delegasi OCA tersebut dipimpin Wakil Presiden OCA asal Cina, Wei Jizhong. Menurut Wei Jizhong, setelah 2 kali menginspeksi fasilitas olahraga di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat, Jakarta layak menjadi kota utama pelaksanaan Asian Games mendatang.”Setelah melihat keadaan pemerintahan, dengan segala hormat kami memastikan Jakarta layak sebagai tuan rumah Asian Games 2018,” kata Wei.

Selanjutnya, OCA akan memberikan beberapa rekomendasi dan arahan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Asian Games yang memenuhi standar. “Kami akan bekerja bersama-sama dengan panitia dari Asian Games dan pihak Indonesia untuk mempersiapkan acara ini,” katanya.

Rita yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Ketua Hubungan Internasional OCA menambahkan dalam waktu dekat ini KOI akan bersilaturahmi dengan pengurus induk-induk organisasi olahraga di Indonesia.

“Kami akan segera membahas 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Games nanti,” jelasnya. “Di pertemuan nanti akan kita bahas nomor-nomor pertandingan yang kita memiliki potensi besar merebut medali emas. Misalnya di kelas Eko Yuli Irawan dan Suratno yang selama ini menjadi lifter andalan kita dalam merebut medali emas di berbagai kejuaraan.”

Sebetulnya OCA meminta 28 cabang olahraga Olimpiade dapat dipertandingkan di Jakarta. “Namun hal itu tidak mungkin karena fasilitas kita di Jakarta tidak memadai. Kolam renang di Senayan saja hanya memiliki delapan lintasan, dari yang seharusnya sepuluh lintasan. Itu sebabnya renang mungkin kita pertandingkan di Sumatera Selatan. Sejumlah cabang lainnya, di antaranya ketangkasan berkuda, balap sepeda jalan raya, dan dayung di Jawa Barat,” papar Rita.

Menurut Rita, pengurus KOI pada Jumat ini bertemu dengan Gubernur Jawa Barat di Bandung untuk membahas hal tersebut. Ia berharap dukungan penuh dari Jawa Barat. “Saya sependapat dengan Gubernur DKI bahwa kita menjadi tuan rumah Asian Games ini demi Indonesia dan bukan demi masing-masing daerah. Itu sebabnya kita harus bersatu supaya kita dapat menjadi tuan rumah yang baik dan sukses,” lanjut Rita.

Sementata itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan, Sumatera Selatan siap pendukung pelaksanaan Asian Games mendatang. “Nanti diatur oleh pemerintah di pusat dan daerah. Nanti dinilai secara final oleh OCA, lalu diputuskan berapa cabang yang akan dilaksanakan di Palembang,” Alex menjelaskan.

Indonesia sebelumnya pernah menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962 atau hampir lima dasawarsa silam. Waktu itu Presiden pertama Indonesia Ir Sukarno membangun kompleks olahraga Senayan, Jakarta, yang sekarang bernama Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menggelar multikejuraan tersebut. Setalah Asian Games IV, di Gelora Bung Karno digelar Games of New Emerging Forces (Ganefo) atau Games Negara-Negara Baru Merdeka pada 1963.

tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 4 =